Sejumlah Warga Tolak ERP Di Jakarta
Tolak ERP Jakarta, sejumlah warga Ibu Kota mengaku keberatan jikla sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) mulai beroperasi di sejumlah ruas jalan Ibu Kota.
Jakarta – Sejumlah warga yang tinggal dan bekerja di Ibu Kota mengaku keberatan dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI menerapkan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota.
Berdasarkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE), bakal ada 25 jalan dengan sistem berbayar.
Pengendara kendaraan bermotor atau kendaraan berbasis listrik akan kena tarif sebesar Rp 5.000-19.000 saat melewati jalan berbayar elektronik.
Seorang warga Bekasi yang sehari-hari bekerja di Jakarta, Bryan (25) mengaku tidak setuju dengan wacana tersebut.
“Enggak setuju karena sekarang walaupun udah banyak mode transportasi umum, warga masih belum terlalu minat,” tutur dia kepada tinjAu.id, Kamis (12/1/23).
Menurut Bryan, transportasi umum di DKI Jakarta masih belum memadai secara waktu.
Masih ada jenis transportasi umum yang jadwal operasionalnya lebih lambat dari yang tertera atau ngaret, pun terlalu lama berhenti menunggu penumpang atau ngetem.
“Jadi kalau masih belum banyak warga yang beralih ke transportasi umum, tapi berlakuin ERP itu, bakal tambah kemacetan baru,” terang Bryan.
Warga: tak yakin ERP mengatasi macet
Ia tak yakin apakah kebijakan jalan berbayar ini akan mengatasi kemacetan. Menurut dia, jika penerapan ERP menggunakan metode tapping kartu, akan ada sejumlah titik kemacetan baru di Ibu Kota.
Sebagai contoh, orang-orang yang biasanya bisa langsung melaju di suatu jalan, mereka harus antre dan tapping kartu dulu.
Pada akhirnya, akan ada kemacetan jika banyak orang melintas di jalanan tersebut, terutama jika ada yang lupa membawa kartu atau mengisi saldo.
