RKUHP Sah, Selamat Datang Era Baru Hukum Pidana Indonesia

Penulis: Balsamus Pieter Dwiwasa Editor: Michael Ckow Jakarta - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), bisa jadi menjadi undang-undang yang dinantikan oleh seluruh bangsa Indonesia, untuk melakukan dekolonialisme, agar kita memiliki hukum sendiri yang kita buat sendiri bukan warisan dari negara lain. Hal yang dinantikan ini harapannya menjadi pegangan terbaik dalam mengatur kehidupan kita, rakyat Indonesia, karena hukum pidana mengatur setiap orang di negara ini tanpa terkecuali. Ketelitian yang sungguh sebelum mengesahkannya, mesti ada. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hari ini, Selasa (06/12/22) menyetujui pengesahan RKUHP menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, meskipun sejumlah pihak masih menyuarakan keberatan. Kehadiran UU ini diharapkan dapat mereformasi hukum pidana nasional agar sesuai dengan perkembangan zaman. Semua Fraksi mendukung dengan mengungkapkan "setuju!" ketika ditanya oleh Sufmi Dasco Ahmad dengan pernyataan "Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" Melihat hasil Rapat Paripurna DPR dengan pengesahan RKUHP ini, menjadi pertanyaan sendiri, siapa yang diwakili oleh para perwakilan rakyat? "Undang-undang berujuan untuk mengakomdasi kepentingan umum" yang menjadi masalah, apakah kepentingan itu sesuai dengan suara rakyat? Pengesahan ini terjadi setelah penundaan berkali-kali sejak tahun 2019, tetapi apakah ada perubahan yang signifikan? Sampai saat ini penolakan tersebut masih digaungkan. RKUHP dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial yang bermasalah dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Namun demikian, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar menyebut agenda pengesahan tetap dilakukan, sesuai keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Komisi III DPR sebelumnya telah menyetujui RKUHP dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil dalam rapat keputusan tingkat I yang digelar bersama pemerintah pada 24 November lalu. Namun, sejumlah kalangan publik dari mulai jurnalis, praktisi hukum, hingga aktivis HAM dan mahasiswa masih melihat materi dalam draf RKUHP masih kacau dan memuat pasal-pasal bermasalah. Beberapa Contoh Pasal Kontroversial Pidana Demo Tanpa Pemberitahuan Draf RKUHP turut memuat ancaman Pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan. Hal itu tertuang dalam Pasal 256. "Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal tersebut. Pasal ini dikritik karena bisa dengan mudah mengkriminalisasi dan membungkam kebebasan berpendapat. Koalisi masyarakat sipil mengatakan, pada praktiknya polisi kerap mempersulit izin demo. RKUHP Pada Bab V Bagian Keempat Paragraf 7, Tentang Penyiaran, Penyebarluasan Berita Atau Pemberitahuan Bohong Pada Pasal 263 Ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau denda Rp500 juta. "Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V," demikian bunyi Pasal 263 Ayat 1. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan, padahal patut diduga berita bohong dan dapat memicu kerusuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 atau denda Rp200 juta. Lebih lanjut, RKUHP terbaru juga memuat ketentuan penyiaran berita yang dianggap tidak pasti dan berlebihan. Seseorang yang membuat dan menyebarkan berita tersebut dapat dipenjara 2 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta. Hal itu tertuang dalam pasal 264. Hukuman Untuk Koruptor Berkurang RKUHP mengatur terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, hukuman pidananya mengalami penurunan. Dalam naskah terbaru, tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 603. Pada Pasal tersebut dijelaskan koruptor paling sedikit dipenjara selama dua tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, koruptor juga dapat dikenakan denda paling sedikit kategori II atau Rp10 juta dan paling banyak Rp2 miliar. Berikut bunyi pasal tersebut; "Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI." Pidana penjara pada RKUHP itu lebih rendah atau mengalami penurunan dari ketentuan pidana penjara dalam Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 UU tersebut dijelaskan koruptor bisa mendapat pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Tidak hanya itu, hukuman denda pun mengalami penurunan. Sebelumnya, dalam UU No 20/2001 koruptor didenda paling sedikit Rp200 juta. Wamenkumham, Eddy Omar Sharif Hiarief, pada tanggal 10 Agustus 2022 lalu mengatakan, "Semua isu yang ada dalam RKUHP itu pasti bisa di perdebatkan." "RKUHP bukanlah benda yang tiba-tiba turun dari langit, tetapi sudah dirumuskan lebih dari 59 tahun dengan pemikiran yang jernih dari para ahli pidana tanpa kepentingan apapun," lanjutnya. Selamat Datang Era Baru Hukum Indonesia.