Penerapan ERP Masih Sebatas Rencana
Penerapan ERP sudah menjadi isu yang mengusik banyak pihak, salah satunya para ‘driver’ ojek online dan warga Jakarta sendiri.
Jakarta – Penerapan jalan berbayar alias electronic road pricing di sejumlah jalan DKI Jakarta masih sebatas rencana.
Namun, isu tersebut sudah mengusik banyak pihak, salah satunya para pengemudi ojek online.
Pada 25 Januari 2023, seratusan pengemudi ojek online mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak rencana penerapan ERP di Ibu Kota.
Di tengah gelombang penolakan itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melontarkan pernyataan yang bersifat menenangkan.
“Itu kan prosesnya (penyusunan payung hukum ERP) masih lama,” ujar Heru di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/23).
Menurut Heru, salah satu tahapan yang harus dilalui untuk merampungkan payung hukum itu, yakni diskusi dengan para ahli transportasi.
Oleh sebab itu, ERP di DKI Jakarta pun belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Masih ada tahapan-tahapan (yang harus dilakukan), (yakni) tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi,” ujar Heru. “Masih jauh,” lanjut dia.
Untuk diketahui, sistem ERP tercantum dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).
Berdasarkan Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB.
Usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.
Dalam Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota, antara lain Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Fatmawati, Jalan TB Simatupang, dan Gatot Subroto.
Aksi pengemudi ojol tolak penerapan ERP
Sebelumnya pengemudi ojek online (ojol) menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/1/23).
Kepada lembaga legislatif Jakarta, pengemudi ojol menuntut agar sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) tak diterapkan di Ibu Kota.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemudian menemui massa dan menyatakan menolak penerapan ERP di Ibu Kota.
Selain F-PKS, Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P Wa Ode Herlina juga menemui massa. Di bawah tekanan pengunjuk rasa, Wa Ode menyatakan Fraksi PDI-P turut menolak penerapan ERP.
Editor: Michael Ckow
