Unjuk Rasa Hak Aborsi Di AS
Unjuk rasa hak aborsi di Amerika Serikat bertepatan dengan 50 tahun lahirnya keputusan Mahkamah Agung yang mengesahkan hak aborsi sebagai hak konstitusional.
Washington – Ribuan pengunjuk rasa di seluruh negara bagian Amerika Serikat (AS) memenuhi jalan-jalan untuk menolak putusan pembatalan hak aborsi. Unjuk rasa bertepatan dengan peringatan ke-50 tahun lahirnya keputusan Mahkamah Agung yang mengesahkan hak aborsi atau fasih dengan sebutan Roe v. Wade sebagai hak konstitusional di tahun 1973.
Bulan Juni tahun lalu, Mahkamah Agung AS secara resmi membatalkan Roe v.Wade dan memberikan kewenangan pada setiap negara bagian untuk memutuskan sendiri peraturan aborsi di wilayah mereka. Partai Republik AS, gerakan sayap kanan, telah memenangkan suara mereka di parlemen sehingga hak aborsi mendapat larangan atau pembatasan di 14 negara bagian AS.
Peringatan ke-50
Pembatalan hak aborsi oleh MA memicu keresahan para aktivis pendukung Roe. Organisasi Women March, yang terbentuk karena penyerangan pada hak-hak perempuan selama pelantikan presiden Donald Trump pada tahun 2017, mengatakan sekarang mereka memfokuskan kembali kegiatan mereka pada aktivisme negara setelah gerakan sayap kanan membajak pengadilan membatalkan Roe v. Wade.
“Lima puluh tahun setelah peringatan Roe v Wade, sebuah gerakan sayap kanan radikal membajak pengadilan kami dan menghilangkan perlindungan federal untuk aborsi,” kata Rachel Carmona yang mengatur, direktur eksekutif organisasi Women’s March.
Di Washington, seorang aktivis dari organisasi Harriet’s Wildest Dreams, yang memimpin unjuk rasa berteriak dengan lantang, “Bukan gereja, bukan negara, rakyat harus memutuskan nasib mereka.”
Melansir dari NBC Washington, beberapa negara bagian yang dipimpin partai Demokrat telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi perempuan yang akan melakukan aborsi. Mereka juga melindungi perempuan yang datang dari negara bagian di mana klinik-klinik aborsi tidak lagi melayani tindakan medis ini.
Pidato Kamala Harris di Tallahassee, Florida, pada Minggu (22/1/23) memberikan angin segar bagi pejuang hak aborsi. Dalam pidatonya, Ia mengatakan bahwa sejarah perjuangan untuk kebebasan tertentu, seperti hak-hak sipil dan hak perempuan adalah “hak dasar, konstitusional, hak seorang perempuan untuk membuat keputusan tentang tubuhnya sendiri.”
Harris menambahkan, “Presiden Biden telah mengeluarkan memorandum presiden… Anggota kabinet kami dan administrasi kami sekarang diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan pada akses [aborsi] dan merekomendasikan untuk memastikan bahwa dokter dapat memberikan obat secara legal, dan perempuan dapat menerima pengobatan yang aman dan efektif,” dalam laporan The Guardian.
Editor: Michael Ckow
