Setelah Pemekaran Daerah Baru Di Papua
Pulau Papua kini menambah wilayah pemerintahan baru setelah pemekaran empat provinsi yang baru disahkan. Keempatnya yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan lebih dulu diresmikan.
Jakarta, tinjau.id – Pulau Papua kini menambah wilayah pemerintahan baru setelah pemekaran empat provinsi yang baru disahkan. Keempatnya yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan lebih dulu diresmikan.
Pemekaran ini perlu dilihat sebagai kebutuhan bagi pembangunan Pulau Papua. Bappenas RI seperti dikutip Jiwa Muda Indonesia (JMI) mengungkap sejumlah indikasi kebutuhan dasar yang disasar bagi pembangunan karena terjadinya pemekaran tersebut.
Urgensi Pemekaran Provinsi Pegunungan Papua
“Indikasi kebutuhan pokok pembangunan Provinsi Pegunungan Papua perlu menyasar pada kebutuhan sektor infrastruktur,” tulis JMI.
Kebutuhan sektor infrastruktur yang dimaksud ialah peningkatan pendistribusian penerangan rumah dengan listrik khususnya di Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
[custom-related-posts title=”Related Posts” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]
“Juga, peningkatan kondisi jalan dan konektivitas di semua kabupaten. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi untuk menjangkau desa-desa. Pengadaan infrastruktur untuk sinyal internet dan telepon seluler yang tidak ada di semua kecamatan, kecuali Kabupaten Jayawijaya.”
Bagi Provinsi Pegunungan Papua, pembangunan sarana prasarana kesehatan juga mendesak.
“Meningkatkan akreditasi rumah sakit di seluruh kabupaten, khususnya Kabupaten Jayawijaya. Peningkatan ketersediaan puskesmas khususnya di Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Gunung Bintang, sekaligus peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak di semua kabupaten.”
Sementara itu juga Provinsi Pegunungan Papua membutuhkan peningkatan aksesibilitas sarana pendidikan khususnya di Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Gunung Bintang, dan Kabupaten Tolikara.
Kebutuhan Provinsi Papua Tengah
“Sektor infrastruktur di Papua Tengah perlu didorong untuk peningkatan pendistribusian penerangan rumah dengan listrik khususnya di Kecamatan Puncak Jaya dan Dogiyai. Peningkatan kondisi jalan dan konektivitas di semua kabupaten. Perbaikan infrastruktur telekomunikasi untuk menjangkau desa-desa yang belum ada sinyal internet telepon seluler di semua kecamatan, kecuali Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika.”
Sama halnya dengan Provinsi Pegunungan Papua, mendesak bagi Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan sarana prasarana di bidang kesehatan.
“Peningkatan akreditasi rumah sakit di seluruh kabupaten, khususnya Kabupaten Nabire yang akan menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Meningkatkan ketersediaan puskesmas khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Intan Jaya. Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak di semua kabupaten, kecuali Kab. Kabupaten Mimika dan Nabire.”
Pendidikan Provinsi Papua Tengah juga masuk dalam perencanaan pembangunan nasional. ”
“Peningkatan aksesibilitas fasilitas pendidikan di semua kabupaten, kecuali Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Deiyai sangat mendesak.”
Provinsi Papua Selatan Dan Kebutuhannya
Bagi Bappenas, indikasi kebutuhan dasar bagi pembangunan Provinsi Papua Selatan meliputi kebutuhan pembangunan sektor Infrastruktur seperti peningkatan pendistribusian penerangan rumah dengan listrik khususnya di Kabupaten Asmat.
“Peningkatan kondisi jalan dan konektivitas di semua kabupaten. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi untuk menjangkau desa-desa yang belum ada sinyal internet telepon seluler, khususnya di Kabupaten Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.”
“Papua Selatan juga butuh peningkatan akreditasi rumah sakit di seluruh kabupaten khususnya Kabupaten Merauke yang menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan. Meningkatkan ketersediaan puskesmas khususnya di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak, khususnya di Kabupaten Merauke, Mappi, dan Asmat. Ditambah kebutuhan di bidang pendidikan meliputi peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan, khususnya di Kabupaten Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.”
Papua Barat Daya, Provinsi Ke-38
Setelah Provinsi Papua Barat Daya disahkan, kini jumlah provinsi di Indonesia menjadi 38.
Provinsi Papua Barat Daya beribu kota di Kota Sorong. Provinsi baru itu mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.
“Pemekaran ini kita harapkan menjadi game changer untuk penyelesaian (masalah) di Papua dalam rangka untuk mempercepat (pembangunan) kesejahteraan dan juga keamanan di Papua,” ungkap Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menurut website resmi Wakil Presiden, Jumat (18/11/2022).
“Dalam konteks Papua Barat Daya, peluang terbuka bagi anak-anak muda Papua. Pertama, ada dana otonomi khusus. Kedua, ada affirmative policy dari pemerintah, bagaimana memberdayakan orang asli Papua agar punya masa depan lebih cerah,” kata pemerhati Papua dan isu-isu strategis, Imron Cotan dalam sarasehan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek yang digelar Human Studies Institute dan Moya Institute, baru-baru ini.
Kebijakan afirmatif ini harus diperkuat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi orang asli Papua.
“Tujuan utama pemekaran semestinya untuk memperpendek jalur birokrasi, jalur logistik dan juga menciptakan lapangan kerja baru bagi orang asli Papua. Jumlah gubernur bertambah, begitu juga wagub, sekda, hingga ke semua jajaran birokrasi ke bawah. Ini memberi peluang terbuka bagi orang asli Papua.”
