Pemilu Tanpa Simbol Agama, Bisakah?
Pemilu tanpa simbol agama, bisakah? Setelah pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang melarang politik praktis NU di Pemilu 2024, pertanyaannya: bisakah Pemilu tanpa simbol agama?
Jakarta, tinjau.id – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebut pihaknya melepaskan diri dari politik praktis pada ajang Pemilu 2024 nanti. Ia juga melarang capres atau cawapres yang menggunakan identitas Nahdlatul Ulama sebagai modal politik.
Bisakah demikian?
Menurut Gus Yahya, setiap politikus harus berkompetisi menggunakan prestasi dan kredibilitasnya masing-masing. Ia menolak bila pada ajang nanti para politikus menggunakan politik identitas terutama menggunakan Nahdlatul Ulama.
“Dia harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri, bukan hanya sekedar mengandalkan asal NU saja,” ujar dia.
[custom-related-posts title=”Related Posts” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]
Meski begitu, Gus Yahya mempersilakan bila nantinya ada kader PBNU yang dipilih maju sebagai capres atau cawapres. Namun, kata dia, Nahdlatul Ulama berlepas diri untuk terjun ke dalam politik praktis.
Menurut Yahya, hingga saat ini tidak ada partai politik yang berkunjung ke kantor PBNU. “Enggak ada. Sowan ngapain juga,” ujar dia.
Pemilu dan Agama dalam Tradisi Indonesia
Redaksi pernah menulis sekitar November 2022 bahwa Pemilu 2024 di depan mata, tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi komunitas muslim dalam negara demokrasi besar dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini selalu menjadi hitung-hitungan politik mereka yang bertanding secara politis.
The Jakarta Post dalam editorialnya berjudul Fostering Progressive Islam menyoroti sejumlah organisasi Islam Indonesia dan bagaimana arah mereka dalam politik nasional.
Dalam editorialnya, The Jakarta Post mengatakan, Muhammadiyah, organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia, akan memulai muktamar nasional ke-48 hari ini setelah dua tahun tertunda akibat pandemi COVID-19. Kongres tersebut merupakan acara besar bagi Indonesia, yang merupakan rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Tetapi sekarang menjadi lebih penting mengingat meningkatnya suhu politik menjelang pemilu 2024, yang kemungkinan besar akan memecah belah bangsa di seluruh garis ideologis—nasionalis versus Islamis.
Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama, mitra tradisionalnya, diharapkan melampaui politik partisan dan berfungsi sebagai suara bernalar dalam hiruk-pikuk retorika politik yang memecah belah yang akan mengisi lini media sosial.
Ormas Islam yang didirikan lebih dari satu abad lalu ini telah mencitrakan dirinya sebagai pendukung “Islam berkemajuan” atau “Islam progresif”. Ini memperjuangkan cita-cita Islam yang tumpang tindih dengan nilai-nilai progresif seperti keadilan sosial dan demokrasi, yang telah disebarkan melalui institusi pendidikan dan budayanya.
Kongres yang berlangsung di Surakarta dari Jumat hingga Minggu ini perlu melahirkan kepemimpinan baru yang berkomitmen pada cita-cita tersebut. Taruhannya tinggi, mengingat pengalaman yang Indonesia miliki dalam dua pemilu terakhir, di mana retorika nasionalis dan Islam sama-sama digunakan untuk menyingkirkan yang lain, membuka jalan bagi kebangkitan hiper-nasionalisme dan populisme Islam.
Tantangannya bahkan lebih besar bagi Muhammadiyah, yang mewakili Muslim perkotaan yang konservatif, blok pemilih utama yang dapat memengaruhi hasil pemilu, khususnya di kota-kota besar. Tidak membantu bahwa anggota Muhammadiyah juga terlibat dalam politik praktis.
Organisasi ini secara historis dan ideologis masih terkait dengan Partai Amanat Nasional (PAN), sebuah partai pro-pemerintah, yang salah satu pendirinya, Amien Rais, mantan ketua Muhammadiyah, kini memimpin Partai Ummat, sebuah partai oposisi Islam.
Beberapa anggotanya yang lebih muda juga bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pro-pemerintah. Wajar jika partai-partai itu akan berjuang untuk mendapatkan suara Muhammadiyah, sehingga penting bagi organisasi untuk menghormati kebijakannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sebaliknya, Muhammadiyah harus mempengaruhi proses politik dengan cara-cara yang mendewasakan kehidupan politik Indonesia secara keseluruhan.
Tidaklah meremehkan untuk mengatakan bahwa siapa pun yang memimpin Muhammadiyah selama lima tahun ke depan akan membantu membentuk nada politik Islam untuk pemilu 2024. The Jakarta Post menyebutkan bahwa Indonesia tidak dapat membiarkan pemilu nanti didominasi oleh sektarianisme dan represi politik atas nama “perang melawan radikalisme Islam”.
Kata The Jakarta Post, Muhammadiyah dan NU telah menunjukkan bahwa politik Islamis tidak harus sektarian, tetapi bisa inklusif dan membebaskan. Tantangan politik dan ekonomi yang akan Indonesia hadapi di tahun-tahun mendatang akan berat, dengan semua ramalan ekonomi global yang suram setelah dua tahun pembatasan pandemi dan serangkaian kenaikan suku bunga.
Muhammadiyah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan elit jangka pendek tidak lagi mengkooptasi pemilih Muslim dan mengarahkan perbincangan politik ke arah yang jauh dari cita-cita Islam progresif yang diperjuangkannya.
