Aktivis Desak BPS Mutakhirkan Data Warga Miskin Ekstrem
Aktivis desak BPS untuk mutakhirkan data warga kategori miskin ekstrem. Mereka juga minta BPS untuk menyamakan persepsi data kemiskinan dengan Kemensos, dan Pemprov DKI Jakarta.
Jakarta, tinjau.id – Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mengeluarkan hasil penelitian tentang kemiskinan di Jakarta.
Data BPS DKI Jakarta menyebutkan adanya warga dalam kemiskinan ekstrem dengan penghasilan Rp11 ribu per hari atau di bawah Rp500 ribu per bulan.
Aktifis desak BPS untuk mutakhirkan data tersebut karena berdasarkan survey mereka, tidak ditemukan adanya warga dengan kategori miskin ekstrem.
Hasil Penelusuran Data Warga Miskin Ekstrem
Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM) Peduli Jakarta menelusuri temuan data BPS DKI Jakarta tersebut. Mereka menggelar survei dan verifikasi data masyarakat miskin ekstrem di RT 6 RW 15 Kalibaru, Jakarta Utara.
[custom-related-posts title=”Related Posts” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]
Dari hasil penelusuran itu, mereka tidak menemukan adanya warga miskin ekstrem. Untuk itu aktivis desak BPS DKI Jakarta untuk memperbarui data mereka.
Pengurus lingkungan setempat mendampingi LSM Peduli Jakarta untuk mendata 25 Kepala Keluarga (KK) di wilayah RT 6 tersebut. Aktivis LSM Peduli Jakarta melakukan pendataan secara detail alias by name, by address.
Pengakuan Warga
Ketua RT 6, Mariani mengaku kaget selama 13 tahun menjabat baru mendengar adanya beberapa nama warga miskin ekstrem di wilayahnya yang mencapai 38 KK. Ia mengatakan bahwa betul ada warga miskin di wilayahnya, tetapi bukan miskin ekstrem.
“Tapi kalau yang kemiskinan ekstrem, kebetulan warga saya ada kurang lebih 130 KK yang tervalidasi di RT 6. Yang tervalidasi masuk ke dalam miskin ada 38 KK. Tapi saya rasa tidak ada yang terlalu miskin ekstrem,” kata Mariani.
Sementara itu, Ketua RW 15 Kalibaru Slamet juga membenarkan bahwa pihaknya menerima data yang mengidentifikasikan masyarakat miskin ekstrem di wilayahnya. Namun Slamet keberatan jika warganya masuk dalam kelompok kategori miskin ekstrem.
“Saya tidak setuju, bukan apa, kayaknya miskin ekstrem, kita hina banget gitu. Ya sudah kita validasi, klarifikasi bagaimana sebetulnya. Memang betul di Kalibaru ada sekitar 8 RW yang kumuh. Yang kumuh banget di RW 4,” kata Slamet.
Pengeluaran Warga
Eksekutif Direktur Peduli Jakarta, Melny Nova Katuuk menuturkan dari hasil verifikasi di 25 KK, terdapat 23 KK yang memiliki pengeluaran di atas Rp1 juta per bulan.
Menurut Melny, angka tersebut jauh dari kategori miskin ekstrem berdasarkan data BPS DKI beberapa waktu lalu yakni dengan pengeluaran Rp11.633 per hari.
“Bahkan ada 1 KK yang dikategorikan miskin ekstrem, ternyata berpenghasilan Rp300 ribu per hari dan tinggal di rumah dua lantai. Memang dari hasil pendataan di 25 KK tersebut, hampir semua adalah buruh dan nelayan. Jadi warga ini tidak memiliki penghasilan tetap,” kata Nova.
Kemudian berdasarkan hasil pengambilan data dan wawancara, mereka mampu membiayai kebutuhan sehari-hari, seperti biaya listrik dan makan. Bahkan ada 3 KK yang mampu berlangganan wifi sebesar Rp.250.000/bulan atau setidaknya mampu membeli pulsa telepon genggam.
“Ironisnya ada masyarakat yang terdata sebagai miskin ekstrem, ternyata mengkonsumsi rokok sebanyak 2-3 bungkus sehari,” katanya.
Melny mendesak agar BPS segera melakukan pemutakhiran data dan menyamakan persepsi data kemiskinan dengan Kemensos, Pemprov DKI Jakarta, Dukcapil, dan yang lainnya.
Karena BPS adalah satu-satunya lembaga statistik besar di Indonesia yang menjalankan mandat konstitusi untuk memetakan masalah kemiskinan.
“Saya rasa BPS perlu menyamakan persepsi data dengan Pemprov DKI Jakarta, Kemensos, Dukcapil, dan lainnya, tentang data kemiskinan di Jakarta. Karena data dari BPS akan dipakai untuk memetakan isu global tentang kemiskinan, bahkan menentukan arah kebijakan pemerintah,” katanya.
