Menteri PUPR: Infrastruktur Dasar IKN Capai 14 Persen
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan infrastruktur dasar di wilayah IKN di awal bulan Februari 2023 ini telah mencapai 14 persen. Saat ini, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur dasar IKN agar tuntas sebelum memasuki tahun 2024 mendatang.
Balikpapan – Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pencapaian itu merupakan total kemajuan pembangunan infrastruktur dasar yang saat ini telah berlangsung.
Hal itu termasuk pembangunan kantor presiden, kantor kementerian, jalan tol, jalan logistik, jalan lingkar IKN, air minum, bendungan, dan juga komplek perumahan menteri.
“Hingga minggu lalu kemajuan pembangunan infrastruktur dasar di IKN baru 14 persen,” kata Basuki di Balikpapan, Minggu kemarin (5/2/23).
Menurutnya, hingga saat ini masih ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dasar yang masih dalam proses lelang.
“Masih ada beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang masih dalam tahap lelang, mudah-mudahan bisa kerjakan sesuai target sebelum tahun 2024 nanti,” imbuhnya.
Basuki menambahkan dalam proyek pembangunan infrastruktur dasar di IKN, pemerintah sejauh ini tidak menghadapi kendala apa pun, termasuk juga terkait pembebasan lahan milik masyarakat setempat.
Pemerintah telah menugaskan Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN untuk menangani masalah pembebasan lahan masyarakat di wilayah IKN.
“Kalau pembebasan lahan masyarakat yang terdampak IKN, saat ini sedang berproses yang telah ditangani oleh LMAN. Jadi menurut saya pembangunan apa pun pasti akan menghadapi pembebasan lahan. Jadi itu hanyalah pernak-pernik saja bukan menjadi suatu kendala,” pungkasnya.
Pemerintah pun menargetkan seluruh infrastruktur dasar di wilayah IKN harus rampung dan bisa beroperasi sebelum memasuki awal tahun 2024 mendatang.
Sejumlah proyek prioritas di wilayah IKN yang harus rampung pada tahun ini.
Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan bendungan Sepaku-Semoi, rusun hunian pekerja, komplek perumahan.
Juga yang menjadi prioritas seperti perkantoran menteri, hingga istana presiden dan wakil presiden.
Editor: Michael Ckow
