Aliansi Pemuda Tolak Rencana Kedatangan 16 Ribu Pekerja IKN
Aliansi pemuda menolak rencana kedatangan 16 ribu pekerja IKN ke Kalimantan Timur. Mereka menuntut pemerintah lebih memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal ketimbang tenaga kerja dari luar Kaltim.
Balikpapan – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) sepakat menolak kedatangan 16 ribu tenaga kerja. Penolakan tersebut tertuang dalam video berdurasi 1 menit yang kini viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Koordinator Aliansi KNPI Balikpapan dan Penajam Paser Utara, Andrie Afrizal menyatakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah sebelum mendatangkan pekerja ke IKN. Salah satu tuntutannya, yakni memprioritaskan tenaga kerja lokal pada proyek pembangunan IKN.
“Kami atas nama aliansi KNPI Balikpapan dan Penajam Paser Utara dengan tegas menolak kedatangan 16 ribu tenaga kerja pembangunan IKN jika tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal,” kata Andrie.
Selain itu, mereka juga meminta penambahan jatah deputi dari warga lokal Kaltim melalui proses seleksi serta mengutamakan warga lokal untuk menempati jabatan strategis dalam susunan strukturalnya.
“Tuntutan kedua kami adalah meminta kepada pemerintah untuk menambah jatah Deputi di Badan Otorita IKN yang berasal dari warga lokal Kaltim. Termasuk juga mengutamakan warga lokal untuk menempati jabatan strategis dalam strutural di bawahnya,” imbuh Andrie.
Otorita IKN Tanggapi Tuntutan
Menyikapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam pembanguanan IKN.
Oleh karena itu, pihaknya pun meminta kepada segenap masyarakat lokal yang ingin bergabung dalam pembangunan wilayah IKN untuk mengikuti program sertifikasi, sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Pelatihan tersebut untuk memenuhi pasokan tenaga kerja pada proyek-proyek pembangunan wilayah di IKN.
“Kita sudah membuka pelatihan dan kita sudah siap untuk mendistribusikan tenaga kerja yang akan membangun IKN. Oleh karena itu, siapkan skill yang memenuhi standar karena ada sertifikasi yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing,” kata Thomas.
Thomas pun meminta kepada masyarakat Kaltim untuk memanfaatkan peluang terebut sebaik-baiknya. Karena pemerintah tak ingin ada persepsi muncul di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah tidak memprioritaskan warga lokal sebagai tenaga kerja.
“Gunakan peluang itu. Kami tidak mau sekali lagi nanti dibilang kok orang luar yang datang,” imbuhnya.
Menurut Thomas, sejak pembangunan di wilayah IKN di mulai, salah satu kendala penyerapan tenaga kerja lokal adalah merubah budaya kerja masyarakat lokal yang selama ini lebih mengandalkan sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
“Memang salah satu kendala adalah bagaimana merubah budaya kerja masyarakat lokal. Mereka selama ini keruk jual tambang, potong jual sawit, yang mungkin merasa upahnya lebih tinggi,” pungkasnya.
Kendati demikian, Badan Otorita IKN hingga saat ini masih terus membuka lebar peluang bagi para tenaga kerja lokal yang memiliki skill dan keahlian khusus untuk bergabung dalam berbagai proyek pembangunan di IKN.
“Sekali lagi, bagi yang punya skill, monggo silahkan bergabung dengan kami,” tutup Thomas.
Editor: Stebby Julionatan
