TinjauAds
DigitusLintas BatasRegula

Keberadaban Digital Indonesia Melorot, Lemhanas Akan Kaji

Dibaca dalam waktu1 Menit, 43 Detik

Keberadaban Digital Indonesia merosot hingga urutan 29 dari seluruh negara di dunia. Lemhanas akan mengkaji regulasi untuk menangkal hoaks dan deepfake.

Jakarta, tinjau.id – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menilai regulasi dan teknologi menjadi alat untuk menangkal dan mengantisipasi peredaran kabar bohong (hoaks) dan video/gambar hasil rekayasa kecerdasan buatan (deepfake) yang rentan beredar menjelang pemilihan umum.

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa, menjelaskan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dapat memanipulasi atau merekayasa gambar, video, suara, harus ditangkal juga dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan.

“Pemerintah harus bisa memunculkan regulasi, atau bisa juga teknologi untuk melawan (rekayasa) hasil AI (kecerdasan buatan, red),” kata Andi menjawab pertanyaan wartawan dikutip dari Antara Selasa (23/5/2023).

Andi mencontohkan pernah ada beredar foto markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, yang seolah-seolah terbakar. Foto itu sempat viral sekitar 2 minggu lalu (10/5) di berbagai media dan media sosial.

TinjauAds Kunjungi Website Penerbit Tinjau Utama Media

[custom-related-posts title=”Related Posts” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]

“Setelah dipelajari, yang mengenali itu buatan AI adalah AI. AI mengenali bahwa itu tidak natural (video rekaman peristiwa, red.),” tutur Andi Widjajanto.

Departemen Pertahanan AS saat itu langsung menyiarkan klarifikasi bahwa foto tersebut hasil rekayasa AI (deepfake). Walaupun demikian, foto hasil rekayasa itu sempat beberapa waktu berdampak pada bursa saham di AS.

Terkait ancaman deepfake dan hoaks terhadap demokrasi, termasuk menjelang dan saat pemilihan umum, Andi menyampaikan Presiden RI Joko Widodo telah meminta Lemhannas mengkaji lebih dalam demokrasi pada era digital, dan menyusun strategi memperkuat demokrasi di Indonesia di tengah kemajuan teknologi itu.

“Kami ada topik khusus. Itu perintah Presiden Jokowi saat saya dilantik pada 21 Februari 2022 untuk mengkaji transformasi digital. Kajian tentang arsitektur transformasi digital mulai dari doktrin, kebijakan, program, alokasi anggaran, sumber daya manusianya, adopsi teknologi sudah kami selesaikan, dan sudah kami serahkan ke Presiden,” ujar Andi.

Di atas itu semua, kunci menangkal berita bohong dan rekayasa atas peristiwa di dunia maya adalah memperbaiki keberadaban digital di Indonesia, kata Andi Widjajanto.

“Yang paling struktural, mendasar, adalah keberadaban digital yang harus kita kuatkan,” imbuhnya.

Back to top button