TINJAU, Jakarta – Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal penetapan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Mantan kader PDIP tersebut meminta agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang ada.
“Hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah,” ucap Jokowi kepada awak media, dilansir melalui tayangan YouTube KompasTV, dikutip Kamis (26/12/2024).
Adapun, PDIP sempat menduga penetapan Hasto sebagai tersangka berkaitan dengan Jokowi. Presiden RI ke-7 bersama anggota keluarganya yang menjadi kader PDIP belum lama ini dipecat oleh partai banteng merah itu.
Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyatakan, pengenaan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice kepada Hasto merupakan formalitas belaka. Sehingga dirinya menuding, proses hukum tersebut memiliki motif politik.
“Terutama karena Sekjen PDIP tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya merusak demokrasi, konstitusi, dan terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” kata Ronny dalam konferensi pers beberapa hari lalu.
Menanggapi itu, Jokowi hanya berkata dirinya saat ini sudah pensiun. “Sudah purnatugas, sudah pensiun,” ucap Jokowi.
Sebagai informasi, Pengamat politik sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat tak menampik bahwa penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dapat memunculkan dugaan adanya motif politik kekuasaan.
Terlebih jika terkait dengan hubungan renggang antara PDIP dan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, terutama menjelang pergantian kekuasaan pasca dua periode pemerintahan Jokowi.
Menurut Cecep, dinamika politik antara PDIP dan Jokowi telah menunjukkan perubahan signifikan, terutama setelah sejumlah peristiwa yang memperburuk hubungan kedua pihak.
“Saya kira pertama terbentuk hubungan yang membuat Jokowi-PDIP, dengan Jokowi termasuk Hasto dengan Jokowi semakin buruk ya dengan berbagai rentetan peristiwa,” kata Cecep, Rabu (25/12/2024).
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP tersebut diketahui turut ikut berperan dalam kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI ke komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang melibatkan Harun Masiku.
Ketua KPK Setyo Budianto menyatakan, dugaan suap tersebut dilakukan untuk memperlancar upaya meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI 2019-2024, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.
