TINJAU, Magelang – Retreat Kabinet Merah Putih yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, para menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (25/10/2024), membahas pencegahan korupsi.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menjelaskan, pembekalan materi pencegahan korupsi diisi pemateri yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tadi disampaikan oleh Kapolri, lantas Kejagung, BPKP. Dan mereka ini tiga-tiga institusi ini punya komitmen. Mereka coba menjelaskan, kalau Pak Kapolri coba menjelaskan soalnya ini banyak oknum-oknum. Artinya dia berani bicara tentang internalisasinya,” ujar Immanuel dalam keterangan kepada wartawan.
“Yang lebih keras lagi Jaksa Agung. Itu keras sekali. Dia sampaikan langsung di internalnya itu banyak masalah. Yang akhirnya dia tindak, sampe dia pidanakan, dia penjarain,” lanjutnya.
Immanuel menilai tiga lembaga tersebut mempunyai komitmen semangat untuk lebih maju dan menjaga integritas. “Jadi sepertinya tidak main-main apalagi terkait korupsi. Tadi pembahasan tentang korupsi. Modusnya,” imbuh Immanuel.
Immanuel menyebut, Prabowo sampai berbicara dengan menganalogikan ikan akan busuk dari kepala, bukan dari badan ikan tersebut. “Dari kepalanya. Artinya apa? Kalau mau bersih itu dari kepalanya dulu pemimpinnya, pemimpinnya punya integritas atau tidak. Kayak gitu kira-kira,” terangnya.
Immanuel pun menilai Prabowo mempunyai komitmen pencegahan korupsi dari dalam dirinya, kemudian akan diteruskan melalui lembaga penegak hukum hingga kementerian/lembaga.
“Kembali tadi analogi soal kepala ikan. Kalau pemimpinnya punya komitmen pasti ke bawahnya juga punya komitmen. Nah hari ini pemimpinnya Pak Prabowo bicara tentang politik nilai. Dia coba mengetahui dari dirinya dulu,” ucapnya.
“Saya tidak akan melakukan korupsi. Saya tidak mau melakukan hal yang tercela, dan itu diikuti langsung ke penegak hukumnya. Dari penegak hukumnya jatuh lagi ke kementerian-kementerian kelembagaannya. Jatuh lagi ke bawah-bawahnya terus dan begitu. Dan pada akhirnya sampe ke rakyatnya. Dan itu akan diimplementasikan,” sambung Immanuel.
Dalam kesempatan itu, menurut sumber Tinjau, tidak ada pembicara yang dihadirkan berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tugas KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.
Visi KPK adalah bersama elemen bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Sedangkan misi KPK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.
KPK mempunyai tugas: berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
KPK Tidak Dilibatkan Dalam Prose Pencarian Calon Menteri
Sebelumnya pada momentum penunjukkan calon menteri pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) percaya presiden terpilih waktu itu, Prabowo Subianto telah mempertimbangkan secara matang dalam memilih sosok-sosok untuk menjadi menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di jajaran pemerintahannya.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menekankan, para pejabat yang dipilih oleh Prabowo nantinya akan mengurus berbagai kepentingan masyarakat. Karena itu, dia berharap Prabowo memilih sosok yang tepat untuk bergabung di pemerintahannya.
“Ini sebenarnya harapan yah, harapan KPK dan imbauan juga kepada beliau untuk bisa mencari orang-orang yang tepat menduduki posisi-posisi penting tersebut,” ungkap Tessa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Tessa mengatakan, sampai saat ini KPK belum dilibatkan dalam proses pencarian para calon menteri oleh Prabowo. Dia mengungkapkan, pihaknya belum menerima permintaan untuk ikut terlibat dalam proses tersebut.
“Sampai dengan informasi terakhir, belum ada permintaan tersebut. Apakah sudah pernah disampaikan di Kedeputian Pencegahan dalam hal ini apakah ada gratifikasi atau tidak, atau mungkin LHKPN-nya dimintakan atau tidak, saya belum terinfo,” ucap Tessa.
