TINJAU, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkelakar tetang buku biografi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang bejudul ‘No Limits’. Menurut dia, pilihan frasa tersebut menjadi tanda tentang nasib Sri Mulyani pada pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.
Dia menilai, frasa itu cocok bagi bendahara negara tersebut yang telah berkarya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan mungkin berlanjut pada pemerintahan Prabowo.
“Saya melihat buku ini sebagai kode keras, karena there is no limit. Even sky is not a limit. Artinya kalau tadi kita bicara fase satu (menkeu) dengan pak SBY. Fase dua (menkeu) dengan Pak Joko Widodo. Apakah ini persiapan fase tiga?” kata Airlangga, Jumat malam (20/9/2024).
Sebelumnya, Airlangga mengungkap sudah mengenal Sri Mulyani pada awal 2000an. Saat itu, dirinya masih menjabat asosiasi emiten selama tiga periode.
Kala itu, dia sempat bertemu secara intens dengan Sri Mulyani yang sudah menjabat sebagai Menkeu ketika krisis finansial 2008-2009. Airlangga juga mengaku menjadi salah satu saksi Sri Mulyani masih memimpin rapat menangani krisis ketika ibunnya wafat.
“Saat ibunya, Ibu Sri Mulyani [wafat] saya hadir dalam rapat itu dan pada waktu itu diputuskan bursa ditutup, nah itu pada waktu itu pertemuan malam dan saya juga mengundang beberapa emiten,” cerita Airlangga.
Setelah itu, barulah dirinya mengenal Sri Mulyani sebagai pejabat negara ketika Airlangga terpilih sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Airlangga banyak menceritakan kisah penanganan krisis Covid-19 yang menurutnya Sri Mulyani merupakan salah satu menteri yang paling berjasa dalam menuntaskan permasalahan ketika pandemi tersebut terjadi.
“Jadi perjalanan memang panjang, perjalanan tak terduga dan kita berada dalam perang lawan musuh yang tidak kelihatan. Namun saya bangga karena kita kompak sampai ke G20, sampai dengan hari ini sama-sama menjaga perekonomian Indonesia,” tutup Airlangga.
Sri Mulyani memang menjadi sosok kuat pada posisi bendahara negara sehingga mengampu jabatan tersebut selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, sejumlah kabar memberikan indikasi dirinya tak akan kembali bergabung pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia sendiri memiliki catatan tak akur dengan Prabowo karena kerap melakukan penghematan terhadap anggaran Kementerian Pertahanan.
