Hasto: BG Bukan PDIP, Tak Ada di Kabinet Prabowo PDIP dan Nasdem Oposisi?
TINJAU, Jakarta – Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto selangkah lagi mewujudkan rencananya membuat kabinet gemuk pada pemerintahan bersama Gibran Rakabuming Raka. Dia telah memanggil sekitar 110 nama untuk hadir ke dua tempat tinggalnya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan; dan Hambalang, Bogor.
Dari daftar nama tersebut, Prabowo nampaknya masih cukup jauh dari klaimnya sendiri soal pembentukan kabinet zaken atau yang didominasi profesional. Daftar tersebut justru menunjukkan, ketua umum Partai Gerindra ini benar-benar membagi banyak jabatan bagi partai politik koalisinya, KIM Plus.
Berdasarkan data Celios, Kabinet Prabowo diisi sekitar 60 orang atau setara 55,6% total menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang akan menjabat di pemerintahannya.
Sedangkan proporsi yang lain terdiri dari teknokrat sebanyak 17 orang atau 15,7%; tokoh berlatar belakang kepolisian dan TNI sebanyak 8,3%; pengusaha 7,4%; akademisi 5,6%; tokoh agama 4,6%; dan selebriti 2,8%.
Demikian pula dari komposisi politikus, Prabowo nampak membagi kursi jabatan kepada nyaris seluruh partai politik yang tergabung dalam KIM Plus.
Hanya ada satu partai politik yang tak mendapat kursi yaitu Partai Nasdem. Hal ini terjadi usai Surya Paloh mengklaim tak pantas mendapat jatah kursi kabinet karena bukan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
Sedangkan dua rekan Partai Nasdem di Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tetap dapat jatah kursi kabinet usai bergabung ke dalam KIM Plus. PKS tercatat mendapat jatah satu menteri yang diberikan kepada guru besar ITB; sedangkan PKB mendapat jatah dua kursi menteri dan satu kursi wamen.
Selain Nasdem, partai politik lain yang tak mendapat kursi pada Kabinet Prabowo adalah PDIP. Hal ini terjadi karena rencana pertemuan antara Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri nampaknya akan kandas. Padahal, sebelumnya dikabarkan keduanya akan bertemu kembali sebelum pelantikan presiden; sekaligus menjadi pintu bergabungnya partai berlambang kepala banteng tersebut ke pemerintahan Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menarik atau merekrut satu tokoh yang menjadi orang dekat PDIP ke dalam kabinetnya. Dia adalah Jenderal purnawirawan Budi Gunawan yang sempat menjadi ajudan Megawati ketika menjabat presiden. Budi nampak ikut pembekalan calon pejabat kabinet Prabowo pada Rabu lalu.
Sedangkan di internal KIM, Prabowo tercatat memberikan kursi secara variatif. Partai Gerindra tercatat paling banyak pada sisi jumlah yaitu 13 kursi yang terdiri dari enam menteri; dan tujuh wamen. Partai Golkar pada urutan kedua dengan 12 kursi; namun jumlah menterinya mencapai delapan orang, dan empat orang wamen.
Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat jumlah yang sama yaitu empat kursi. Namun, Demokrat mendapat tiga kursi menteri, sedangkan PAN hanya dua kursi menteri.
Demikian pula partai politik KIM yang tak lolos ke DPR. PSI mendapat jatah tiga kursi. Partai Prima dan Partai Garuda masing-masing satu kursi.
Prabowo kemudian memberikan dua kursi masing-masing kepada Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora. Bedanya, PBB masih mendapat satu kursi di deretan menteri, sedangkan Gelora dua kursinya pada tingkat wamen.
Partai Gerindra
1. Prasetio Hadi
2. Sugiono
3. Fadli Zon
4. Maruarar Sirait
5. Rachmat Pambudy
6. Supratman Andi Atgas
7. Angga Raka Prabowo
8. Romo Muhammad Syafi’i
9. Taufik Hidayat
10. Dahnil Anzar Simanjuntak
11. Ahmad Riza Patria
12. Thomas Djiwandono
13. Irfan Yusuf
Partai Golkar
1. Nusron Wahid
2. Wihaji
3. Bahlil Lahadalia
4. Agus Gumiwang
5. Maman Abdurrahman
6. Dito Ariotedjo
7. Airlangga Hartarto
8. Meutya Hafid
9. Christina Aryani
10. Dyah Roro Esti
11. Lodewijk F Paulus
12. Aceh Hasan
Partai Demokrat
1. Teuku Riefky Harsya
2. Agus Harimurti Yudhoyono
3. Iftitah Sulaiman
4. Ossy Dermawan
Partai Amanat Nasional (PAN)
1. Yandri Susanto
2. Zulkifli Hasan
3. Bima Arya
4. Viva Yoga Mauladi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
1. Abdul Kadir Karding
2. Muhaimin Iskandar
3. Faisol Riza
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
1. Raja Juli Antoni
2. Isyana Bagoes Oka
3. Giring Ganesha
Partai Bulan Bintang (PBB)
1. Yusril Ihza Mahendra
2. Afriansyah Noor
Partai Gelora
1. Anis Matta
2. Fahri Hamzah
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
1. Yassierli
Partai Prima
1. Agus Jabo Priyono
Partai Garuda
1. Ahmad Ridha Sabana
Partai Persatuan Pembangunan
1. Mardiono
Kata Hasto Soal Budi Gunawan jadi Menteri Prabowo: Bukan PDIP
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal purnawirawan Budi Gunawan bukan kader partai berlambang kepala banteng tersebut.
Hal ini disampaikan untuk menanggapi keberadaan Budi Gunawan dalam daftar calon menteri pada Kabinet Prabowo Subianto. Dalam sejumlah dokumentasi, mantan wakil kepala kepolisian tersebut nampak dalam acara pembekalan calon menteri dan calon kepala badan di Hambalang, Rabu (16/10/2024).
“Pak Budi Gunawan tak ber-KTA [Kartu Tanda Anggota] PDIP. Sehingga beliau bukan menjadi anggota PDI Perjuangan,” kata Hasto kepada wartawan dikutip Sabtu (19/10/2024).
Kehadiran Budi Gunawan dalam daftar calon pejabat Kabinet Prabowo dihubungkan dengan rencana bergabungnya PDIP dengan pemerintahan mendatang. Selain Budi, Prabowo memang sempat dikabarkan akan merekrut sejumlah kader dan orang dekat PDIP untuk menjadi menteri, wakil menteri, atau pun kepala badan lembaga negara.
Budi Gunawan sendiri memang sosok yang dekat dengan PDIP, terutama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Saat menjadi polisi, dia adalah salah satu ajudan Megawati saat menjalani masa jabatan sebagai Presiden ke-5 pada 2021-2024.
Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Budi Gunawan juga kerap tercatat dan disebut sebagai salah satu perwakilan PDIP pada pemerintahan. Dia telah menjadi Kepala BIN sejak September 2016.
Menurut Hasto, masuknya Budi Gunawan ke dalam kabinet Prabowo bukan karena hubungan dengan PDIP. Dia menilai, secara pribadi, Budi dan Prabowo memiliki sejumlah kedekatan terutama sebagai sesama pejabat di bidang pertahanan pada era Presiden Jokowi.
“Pak Budi Gunawan dengan Pak Prabowo memang punya hubungan yang baik karena kerja sama antara BIN dan pertahanan,” kata Hasto.
Dia pun mengklaim, saat menjadi Kepala BIN, Budi Gunawan sama sekali tak menjalankan tugasnya untuk kepentingan PDIP. Hal ini merujuk pada kenaikan tipis suara PDIP pada Pemilu 2019; dan penurunan suara pada Pemilu 2024 yang diklaim tak menggunakan kekuatan intelijen untuk mengkatrol elektabilitas.
Di sisi lain, menurut Hasto, PDIP hingga saat ini memang belum memutuskan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Partai berlambang kepala banteng tersebut belum tentu berada atau menjadi anggota koalisi pemerintah untuk lima tahun ke depan.
“Apakah mau berada di dalam atau di luar merupakan kewenangan dari Ibu Megawati. Hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo yang baik secara historis juga sangat kuat tentu itu akan menjadi fundamental di dalam membangun kerja sama tetapi juga keputusan politiknya,” kata Hasto.
Rencana koalisi PDIP tersebut memang erat dengan kabar rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, hingga H-1, kabar pertemuan tersebut justru semakin pupus.
