TINJAU, Jakarta – Pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto tinggal hitungan hari. Bila tidak ada aral melintang, Prabowo akan resmi dilantik menjadi Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober nanti atau tepat pada hari Ahad pekan ini.
Pelantikan Prabowo akan mengakhiri periode 10 tahun kekuasaan Presiden Joko Widodo yang sebagian warisannya kurang elok tercatat dalam sejarah republik. Salah satu yang mencolok adalah warisan utang yang luar biasa besar.
Bank Indonesia melaporkan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus mencapai US$425,05 miliar, naik 7,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Posisi ULN itu menjadi nilai utang luar negeri terbesar Indonesia sepanjang sejarah berdasar data yang dikompilasi oleh Bloomberg sejak 1998 silam.
Mengacu pada kurs dolar AS saat ini, posisi ULN tersebut setara dengan Rp6.635,39 triliun.
Lonjakan posisi ULN Indonesia pada Agustus disumbang oleh kenaikan semua kelompok, yaitu pemerintah, bank sentral dan sektor swasta.
Bank sentral mencatat lonjakan posisi ULN terbesar yakni hingga 189% year-on-year (yoy) yaitu dari sebesar US$9,27 miliar pada Agustus 2023 menjadi US$26,78 miliar.
Sedangkan kenaikan ULN pemerintah naik 4,6% mencapai US$200,42 miliar. Sementara sektor swasta membukukan kenaikan ULN 1,3% yoy menjadi US$197,84 miliar pada Agustus lalu.
Kenaikan ULN itu menjadi alarm yang perlu diperhatikan. Terlebih ketika rasio ULN jangka pendek terus merangkak naik, begitu juga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat.
Sampai akhir kuartal II-2024 lalu, rasio ULN jangka pendek berdasarkan jangka waktu asal terhadap total utang menyentuh 14,33%, tertinggi sejak 2014 silam.
Begitu juga bila berdasarkan jangka waktu sisa, rasio ULN yang jatuh tempo kurang dari setahun ke depan terhadap total utang, juga naik ke level tertinggi dalam 10 tahun ini, mencapai 17,92%. Sementara rasio ULN terhadap PDB mencapai 29,87%, juga tertinggi sejak kuartal 1-2023.
Biaya Operasi Moneter
Menilik penyebab lonjakan ULN yang dramatis dalam satu dasawarsa terakhir, terlihat bila yang menonjol adalah kenaikan nilai ULN dari bank sentral yang mencapai ratusan persen setahun terakhir.
Memang, secara proporsi, ULN bank sentral cuma setara 6,3% dari total utang. Namun, lonjakan setahun terakhir mempercepat kenaikan ULN secara keseluruhan.
Menilik ke belakang, kenaikan ULN bank sentral itu terutama karena langkah BI memulai operasi moneter tahun lalu, melalui penerbitan instrumen moneter baru, ketika tekanan pada rupiah menghebat akibat ketidakpastian global yang tinggi. Instrumen baru itu antara lain, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), lalu Sukuk Valas Bank Indonesia (SuVBI).
Data bank sentral mencatat, sejak diperkenalkan pada pasar mulai September 2023, BI telah menerbitkan Rp927,61 triliun SRBI hingga akhir September. Sedangkan SVBI telah diterbitkan senilai US$2,95 miliar dan SuVBI sebanyak US$280 juta, per 17 September lalu.
Tidak mengherankan jika berdasarkan sektor ekonomi, lonjakan ULN terbanyak dicatat oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang mencatat posisi ULN sebesar US$84,24 miliar, naik 24% dibanding tahun sebelumnya.
Utang China
Kenaikan tajam ULN ke level tertinggi dalam sejarah Indonesia, juga disumbang oleh peningkatan utang luar negeri RI terhadap Tiongkok, seturut dengan booming proyek hilirisasi nikel dalam satu dasawarsa terakhir.
Statistik yang sama memperlihatkan, posisi ULN Indonesia terhadap China menyentuh level US$22,95 miliar, naik 272,7% dibandingkan akhir 2013 silam. Dengan kurs dolar AS saat ini, posisi ULN terhadap Tiongkok itu setara Rp358,22 triliun.
Begitu juga nilai ULN dalam mata uang yuan Tiongkok, meningkat jadi US$9,52 miliar, naik gila-gilaan 1.900% dibanding akhir 2013.
Meski begitu, proporsi ULN dalam yuan masih termasuk kecil dibandingkan dolar AS (63,58%), euro (6,46%), lalu yen Jepang (5,15%). Sedangkan ULN dalam renminbi setara 2,24% dari total utang.
Posisi ULN terhadap Tiongkok yang semakin besar dalam satu dasawarsa terakhir adalah buntut dari kian eratnya kerjasama dengan Beijing utamanya dalam proyek hilirisasi nikel ataupun infrastruktur. Keterlibatan Indonesia dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) yang digadang Tiongkok sejak 2013 silam.
Jumlah proyek di Tanah Air di mana dana Tiongkok terlibat, cukup banyak. Catatan AidData pada 2021, terdapat 71 proyek terkait BRI di Indonesia, hanya kalah oleh Kamboja yang tercatat memiliki 82 proyek.
Infiltrasi dana Tiongkok dalam proyek infrastruktur yang meningkat selama era Jokowi, menuai banyak kritik karena dalam perjalanannya muncul banyak permasalahan yang mengkhawatirkan. Mulai dari pembengkakan biaya proyek, bunga pinjaman yang sangat mahal, persyaratan tenaga kerja bahkan untuk jenis pekerjaan kasar/non-ahli, hingga isu keselamatan kerja.
Utang Publik Pecah Rekor
Lonjakan ULN itu semestinya menjadi peringatan akan posisi Indonesia yang rentan perihal utang. Mengacu data Kementerian Keuangan terakhir, posisi utang sektor publik Indonesia sudah menembus angka Rp16.575,31 triliun pada kuartal II-2024.
Angka itu terdiri atas utang Pemerintah RI mencapai Rp8.600,28 triliun di mana Pemerintah Pusat ‘menyumbang’ posisi utang sebesar Rp8.520,49 triliun. Sedangkan bila memasukkan posisi utang BUMN, totalnya sudah lebih dari Rp15.000 triliun.
Bila menghitung tingkat kesehatan utang, rasio utang Indonesia sudah mencapai 79,33% dari PDB tahun 2023 yang mencapai Rp20.892,4 triliun.
Total utang publik itu, sebesar 27,5% atau sekitar Rp4.571,53 triliun merupakan utang dalam denominasi valuta asing, per kuartal II-2024. Dengan kini ULN mencapai Rp6.635,39, maka angkanya setara dengan 40,03% dari total utang publik.
Sedangkan berdasarkan kreditur, utang publik RI yang berasal dari pemberi pinjaman asing setara dengan 26%.
Proporsi utang publik yang sudah sangat besar itu patut menjadi peringatan bagi pemerintahan baru. Terlebih tim Prabowo beberapa kali menyinggung tentang rencana pengerekan rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB hingga 50% dalam lima tahun kepemimpinan untuk membiayai rencana anggaran program populis, juga demi memburu target pertumbuhan ekonomi 8%.
Bila utang pemerintah pusat dikerek naik hingga 50%, maka utang sektor publik Indonesia bisa melompat lebih dari 80% dari PDB bahkan hingga 90%, menurut hitungan Mega Capital Sekuritas. Bila itu terjadi, Indonesia akan semakin menyamai Amerika Serikat (AS) yang kini utang sektor publiknya melampaui 100% PDB.
Utang sektor publik tinggi negara-negara maju menjadi hal lumrah mengingat rasio pajak, yang mencerminkan pendapatan atau potensi pendapatan negara, sudah cukup tinggi. Sebaliknya, Indonesia sejauh ini memiliki rasio pajak baru sebesar 10,21%, sehingga mengerek utang publik ke level menyamai negara maju akan menaikkan eksposur risiko perekonomian dalam kerentanan utang.
