Raja Juli Rekrut 11 Kader PSI ke Folu Net Sink 2030, Begini Kritik DPR
TINJAU, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai-ramai mengkritik Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang merektur 11 kader Partai Solidaritas Indonesia masuk Operation Management Office (OMO) Indonesia’s Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Raja Juli sendiri adalah Sekjen PSI yang dipimpin putera bungsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.
Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo mengkritik kebijakan tersebut karena menilai organisasi yang fokus pada pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim harusnya diisi figur profesional. Raja Juli justru menyingkirkan sejumlah nama untuk mengakomodasi kepentingan partainya.
“Lembaga pemerintahan (tapi dikelola) seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan UU,” kata Firman dikutip dari Laman DPR, Selasa (11/03/2025).
Menurut dia, keputusan Raja Juli tersebut justru menyisihkan para ahli dan ASN yang memiliki kompetensi. Toh, beberapa nama kader PSI yang direktur pun tak memiliki rekam jejak, dan latar pendidikan yang mendukung organisasi tersebut.
“Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional,” kata dia.
Firman pun berharap Presiden Prabowo Subianto bisa memberi perhatian lebih pada persoalan ini. Jangan sampai, kata dia, kasus serupa menjadi preseden yang dianggap biasa dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan dewasa ini.
Demikian pula, Wakil ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman yang menilai keputusan Raja Juli justru berseberangan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang belakangan terus menunjukkan niat untuk menciptakan pemerintahan dengan prinsip tata kelola yang baik dan bersih.
Seperti Firman, dia juga menyoal keberadaan sejumlah ASN Kementerian Kehutanan dan akademisi yang terdepak keluar organisasi FOLU Net Sink 2030 usai dipaksa masuknya para kader PSI tersebut.
“Publik tentu akan menilai keputusan ini sebagai bagi-bagi kue kekuasaan bagi kolega politiknya. Hal ini tentu berjarak dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Politikus PDIP tersebut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 pada 31 Januari 2025. Isinya tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Dalam keputusan tersebut, Raja Juli memasukkan sejumlah kader partai dalam organisasi tersebut. Dalam beleid itu disebutkan honor untuk penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp 50 juta setiap bulan, untuk anggota bidang Rp 20 juta setiap bulan, sedangkan bagi staf Rp 8 juta per bulannya
