TINJAU, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui baru membubuhkan tanda tangan pada surat persetujuan terhadap pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini yang maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Timur.
Akan tetapi, dia belum melakukan hal yang sama pada surat pengunduran diri yang diajukan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Saat ini, Pramono tercatat sebagai calon gubernur bersama aktor dan kader PDIP Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta.
“[Pramono Anung] sudah juga [mengajukan pengunduran diri]. Tapi belum saya tanda tangani,” kata Jokowi.
Selain Pramono, satu lagi politikus PDIP yang juga mengundurkan diri dari jajaran Kabinet Indonesia Maju adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Hendrar Prihadi atau Hendi. Seperti dua seniornya, Hendi berdalih ingin mengundurkan diri untuk fokus maju pada Pilkada Serentak 2024. Padahal secara aturan, pejabat negara sama sekali tak perlu mundur untuk ikut kontestasi kepala daerah.
Hendi sendiri tercatat akan menjadi jagoan PDIP bersama mantan Panglima TNI Jenderal purnawirawan Andika Perkasa pada Pilkada Jawa Tengah. Andika-Hendi akan berhadapan dengan jagoan koalisi gemuk atau KIM Plus yang mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah Komisaris Jenderal Ahmad Luthfi dan petahana Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.
“Sudah, saya sudah mengurus dan mengajukan pengunduran diri. Namun semua berproses,” kata Hendi.
Sebelumnya, satu politikus senior PDIP lainnya sudah lebih dulu hengkang dari Kabinet Jokowi. Akan tetapi, Yasona Laoly melepas jabatan Menteri Hukum dan HAM karena terkena perombakan kabinet atau reshuffle.
Jokowi mengganti Yasona dengan politikus Partai Gerindra yang selama ini memimpin Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR), Supratman Andi Agtas.
Pada tingkat menteri, setidaknya masih ada tiga politikus PDIP yang bertahan pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka diperkirakan akan bertahan hingga pemerintahan tersebut berakhir pada 20 Oktober mendatang.
Menteri dan Pejabat PDIP yang Hengkang
– Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly
– Menteri Sosial, Tri Rismaharini
– Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung
– Kepala LKPP, Hendrar Prihadi
Menteri PDIP yang Masih Bertahan
– Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas
– Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki
– Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati
