Anies Baswedan, Calon Presiden Nomor urut 1 memiliki argumen tersendiri mengenai mengapa IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara perlu dikaji ulang. Argumen ini didukung oleh beberapa pihak, di antaranya PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
JAKARTA, Tinjau.id – Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said, mengungkapkan alasan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bakal mengkaji ulang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) jika terpilih menjadi presiden. Sejatinya, kata dia, semua program akan dikaji ulang. Tiap program yang baik bisa saja dilanjutkan, dan tiap program yang belum baik akan dikaji ulang.
“Semua program pasti akan dikaji. Kan Pak Anies punya matrik, punya matrik yang sering disebutkan itu,” kata Sudirman di Teater Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023). Sudirman menyampaikan, pembangunan IKN juga tidak serta-merta disetop lantaran pembentukannya sudah diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, pengkajian pun diperlukan.
“Jadi policy apa pun ada hal-hal yang sudah cukup baik diteruskan, ada yang perlu perbaikan, ada yang perlu koreksi. Bisa koreksi total, bisa ditinjau kembali, sampai ada yang tawaran baru dari pemerintahan yang baru,” ucap Sudirman. “Nanti kita lihat kalau ada aspek-aspek yang tidak lagi relevan atau tidak lagi pas dengan situasi pada waktu itu, ya mesti dikaji,” sambungnya.
[custom-related-posts title=”Baca Juga” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]
Sebelumnya diberitakan, Anies mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, proyek itu menimbulkan ketimpangan baru. Hal itu disampaikannya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah.
Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan. Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.
“Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru,” ujar Anies.
Kritik soal IKN juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut bahwa Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia. Salah satu pertimbangannya adalah sejarah Jakarta. Syaikhu berpandangan, aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota. Menurut dia, nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan.
“Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta,” kata dia.
