LDP Kalah Pemilu, Jepang Hadapi Pergolakan Politik
TINJAU, Tokyo – Jepang kini menghadapi ketidakstabilan politik setelah langkah Perdana Menteri Shigeru Ishiba untuk mengadakan pemilu dadakan justru merugikan koalisi pemerintah. Untuk pertama kalinya sejak 2009, koalisi gagal memenangkan mayoritas di parlemen.
Ketidakpuasan pemilih akibat skandal dana gelap menurunkan dukungan terhadap Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Ishiba. Hal ini menyebabkan LDP dan mitra koalisinya, Komeito, gagal mencapai 233 kursi yang dibutuhkan untuk mayoritas di majelis rendah, menurut perhitungan NHK. Survei media lain menunjukkan hasil serupa.
Dukungan publik terhadap LDP anjlok setelah terungkap bahwa anggota partai memperkaya diri dari dana para pendukung. Dengan ketidakpastian yang meningkat, yen turun ke level terendah dalam tiga bulan, dan saham Jepang diperkirakan melemah pada Senin (28/10/2024). Hasil pemilu juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Ishiba.
“Kami tidak bisa meredakan kemarahan publik terkait masalah dana politik,” ujar Ishiba pada Minggu (27/10/2024), sebelum hasil terakhir diumumkan. Saat ditanya apakah ia akan mempertimbangkan berkoalisi dengan partai lain, Ishiba mengatakan belum ada keputusan, tetapi ia bersedia bekerja sama jika kebijakan sejalan.
Menurut NHK, LDP dan Komeito meraih total 215 kursi, sementara partai lain memegang 250 kursi. Partai oposisi utama, Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP), mengamankan 148 kursi.
Hasil ini diperkirakan akan mempersulit langkah bank sentral Jepang atau Bank of Japan (BOJ) yang tengah mencari waktu tepat untuk kenaikan suku bunga berikutnya. BOJ dijadwalkan bertemu pada 31 Oktober dan diperkirakan tidak akan mengubah suku bunga untuk sementara waktu.
Risiko terbesar bagi BOJ adalah meningkatnya tekanan di dalam LDP untuk menggantikan Ishiba dengan kandidat yang mendukung ekspansi fiskal, ujar Nobuyasu Atago, kepala ekonom Rakuten Securities Economic Research Institute. “Jika itu terjadi, akan sulit bagi BOJ untuk terus menaikkan suku bunga.”
Hingga saat ini, belum ada partai lain yang menyatakan bersedia bergabung dalam koalisi untuk membantu LDP tetap berkuasa. Pemimpin partai oposisi terbesar ketiga dan keempat juga menyatakan mereka tidak berniat bernegosiasi dengan koalisi, tetapi terbuka untuk kerja sama dalam isu kebijakan tertentu.
Pemenang terbesar dalam pemilu kali ini adalah CDP, yang berhasil meningkatkan jumlah kursi dari 98 sebelum pemilu. Pemimpin CDP, Yoshihiko Noda, menyatakan ia akan berupaya mengambil alih pemerintahan jika koalisi kehilangan mayoritas.
LDP masih diperkirakan tetap menjadi partai terbesar di parlemen, tetapi tantangan bagi Ishiba kini adalah menemukan jalur menuju pemerintahan yang stabil. Pembicaraan tentang kerja sama antarpartai diperkirakan memakan waktu beberapa minggu, tanpa jaminan pemerintahan stabil terbentuk.
“Ini bisa menciptakan kebuntuan dalam proses legislatif — situasi yang mungkin tidak baik bagi yen dan Nikkei, setidaknya dalam jangka pendek,” ujar Tim Waterer, analis pasar utama KCM Trade di Sydney.
Ishiba baru memimpin partai bulan lalu ketika LDP berupaya keluar dari skandal yang menggerus popularitas mantan Perdana Menteri Fumio Kishida. Ia melarang beberapa anggota parlemen yang terlibat dalam skandal untuk maju sebagai kandidat LDP dalam pemilu, dengan tujuan menunjukkan kewenangan dan mengembalikan kepercayaan publik. Langkah ini membuat 10 anggota maju sebagai calon independen, sementara dua lainnya yang dikeluarkan dari partai juga mencalonkan diri.
Ishiba kini mungkin memerlukan dukungan mereka untuk tetap berkuasa, meski banyak dari mereka gagal terpilih.
“Jika kami kehilangan mayoritas, kami akan mencari dukungan sebanyak mungkin,” ujar Shinjiro Koizumi, ketua kampanye LDP setelah survei keluar dari NHK. “LDP harus melakukan perubahan lebih radikal, merefleksikan penilaian keras ini.”
Langkah Ishiba untuk mendapatkan mandat juga dipersulit oleh sikapnya yang berubah-ubah terhadap kebijakan, termasuk pandangannya tentang jalur normalisasi suku bunga BOJ.
“Fakta bahwa LDP tampaknya kehilangan mayoritasnya untuk pertama kalinya sejak 2009 menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Ishiba dalam menjalankan kebijakannya, selain dampak skandal dana gelap tersebut,” ujar Rintaro Nishimura, asisten dari The Asia Group, sebuah firma konsultasi.
Tantangan Ishiba akan semakin sulit dengan tuntutan mitra potensial yang mungkin diajukan sebagai syarat kerja sama. Misalnya, Partai Demokrat untuk Rakyat yang dekat dengan LDP ingin memotong pajak penjualan dan meningkatkan tunjangan pajak penghasilan.
“Jika LDP membutuhkan partai lain, apa yang bisa Ishiba berikan kepada mereka?” kata Nishimura. “Partai lain mungkin merasa tidak ada keuntungan dalam membantu kapal yang tenggelam.”
LDP menghadapi situasi serupa pada pemilu majelis rendah tahun 1993, ketika mereka kehilangan mayoritas namun tetap menjadi partai terbesar di parlemen. Setelah negosiasi selama beberapa minggu, tujuh partai oposisi membentuk koalisi dan menyingkirkan LDP dari kekuasaan untuk pertama kalinya sejak 1955. Koalisi tersebut runtuh dalam waktu kurang dari setahun dan LDP kembali berkuasa.
Bahkan jika Ishiba mendapat dukungan untuk tetap sebagai perdana menteri, hasil ini akan menyulitkan kemampuannya untuk mengejar kebijakan seperti peningkatan dana untuk pertumbuhan daerah dan kenaikan pajak untuk membiayai anggaran pertahanan. Kehilangan mayoritas koalisi bisa mendorongnya ke arah langkah populis, seperti tambahan pengeluaran kesejahteraan atau pemotongan pajak.
“Ada dorongan kuat dalam partai oposisi untuk kebijakan fiskal ekspansif serta pemotongan pajak konsumsi, jadi saya pikir LDP mungkin tertarik ke arah tersebut,” kata Yuichi Kodama, ekonom di Meiji Yasuda Research Institute. “Jika anggaran tambahan mencakup subsidi besar untuk langkah peredaan harga, kemungkinan anggaran tersebut akan membengkak, dan isu jangka panjang seperti konsolidasi fiskal akan tertunda.”
