Trump Lanjutkan Pembekuan Pendanaan, Kini Giliran Bantuan Pendanaan USAID
TINJAU, Jakarta – Situs web Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) tidak dapat diakses sepanjang akhir pekan, di tengah langkah pemerintahan Presiden Donald Trump yang sedang meninjau ulang masa depan lembaga tersebut serta kebijakan bantuan luar negeri AS secara keseluruhan.
Ketika mencoba mengakses situs usaid.gov dari berbagai negara dan perangkat, pengguna hanya menemukan halaman kosong atau pesan kesalahan jaringan.
Sejumlah pejabat keamanan senior di USAID dilaporkan diskors pada Sabtu (01/02/2025) setelah menolak memberi akses kepada staf dari Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), sebuah badan yang berada di bawah kendali miliarder Elon Musk. Menurut sumber yang mengetahui situasi ini, para pejabat USAID menilai staf DOGE tidak memiliki izin keamanan yang diperlukan untuk mengakses sistem mereka, sehingga mereka secara hukum berkewajiban menolak permintaan tersebut.
Musk, yang juga pemilik platform media sosial X, menyebut USAID sebagai “organisasi kriminal” dalam sebuah unggahan pada Minggu (02/02/2025).
Perkembangan ini terjadi setelah Trump menandatangani perintah eksekutif bulan lalu yang menghentikan sementara dan meninjau ulang bantuan luar negeri AS. Akibatnya, miliaran dolar dana bantuan—yang biasanya disalurkan melalui USAID—dibekukan, sementara beberapa pejabat senior lembaga tersebut ditangguhkan dari jabatannya.
Kebijakan ini berdampak luas pada penerima bantuan, terutama di Afrika dan Ukraina, yang kini menghadapi ketidakpastian. USAID selama ini menyalurkan bantuan untuk berbagai proyek kemanusiaan, kesehatan, hingga tanggap bencana.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah mengeluarkan pengecualian untuk bantuan kemanusiaan yang bersifat “menyelamatkan nyawa,” sembari menjalankan tinjauan selama tiga bulan guna menentukan proyek mana yang masih sejalan dengan visi kebijakan luar negeri Trump.
Selain itu, USAID juga kerap terlibat dalam kebijakan luar negeri AS, termasuk mendukung transisi energi di berbagai negara, bersaing dengan proyek infrastruktur China, serta menanggulangi pengaruh Beijing dan Moskow.
Di bawah pemerintahan sebelumnya, AS bersama negara-negara anggota G-7 telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk menandingi proyek infrastruktur berskala besar milik China yang telah menjangkau Afrika, Amerika Latin, hingga Asia.
Namun, pemerintahan Trump saat ini cenderung melihat bantuan luar negeri hanya sebagai bentuk “amal” yang tidak memiliki nilai strategis bagi kepentingan geopolitik AS, menurut seorang diplomat negara G-7 yang enggan disebutkan namanya.
Beberapa laporan dari media seperti Reuters dan The New York Times menyebutkan bahwa Trump berencana melebur USAID ke dalam Departemen Luar Negeri.
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat memperingatkan bahwa langkah tersebut bisa melanggar hukum, merugikan kepentingan nasional AS, serta memberikan keuntungan bagi China. Akun utama USAID di media sosial X juga tiba-tiba hilang selama akhir pekan, memicu spekulasi lebih lanjut.
Senator Chris Murphy dari Connecticut, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, menyebut bahwa “penghancuran total USAID” tengah berlangsung saat ini. Namun, ia menegaskan bahwa Trump “tidak bisa secara sepihak menutup lembaga federal.”
