TINJAU, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak segera menanggapi kabar laporan di sejumlah titik sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadikan tempat berjualan minuman keras (miras), termasuk prostitusi.
Dody hanya meminta laporan tersebut diserahkan kepada Otorita IKN, sebagai lembaga yang kini bertanggung jawab terhadap kelanjutan pembangunan mega proyek mantan Presiden Joko Widodo di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.
“[Isu dan laporan] itu tanya OIKN dong, jangan tanya ke saya,” ujar Dody saat ditemui wartawan usai perhelatan arahan Konsultasi Regional (Konreg) 2025 di kantornya, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Sebelumnya, terdapat laporan mengenai wilayah IKN menjadi tempat pesat miras oleh para pekerjanya. Laporan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh kepolisian setempat dan juga satuan polisi pamong praja (Satpol PP).
Berdasarkan laporan kantor berita Antara, Rabu (7/5/2025), pihak Satpol PP lantas langsung berencana untuk memberantas praktik tersebut, termasuk kemungkinan adanya praktik prostitusi.
“Kami berupaya berantas miras serta prostitusi terselubung di warung remang-remang maupun daring,” jelas Kepala Satpol PP Penajam Paser Utara Bagenda Ali.
Selain itu, terdapat juga maraknya bangunan liar yang ada disekitar wilayah IKN, yang juga telah terbukti dan sengaja membangun sebuah bangunan tanpa mengurus perizinan resmi.
Bangunan tersebut, lanjut laporan tersebut, banyak ditemui di sepanjang jalan Kecamatan Sepaku, khususnya kawasan inti IKN, terdiri atas tempat usaha atau berjualan, seperti warung makan dan sejenisnya yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG).
Ada juga warung yang turut menjual produk miras.
“Penanganan berbagai praktik prostitusi dan peredaran miras tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, warga juga harus turut serta menanggulangi perilaku atau kegiatan tersebut,” kata Bagenda Ali.
