TINJAU, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto merespons situasi sosial-politik Indonesia saat ini. Prabowo menyebut, sebagai kepala negara ia terus memantau perkembangan situasi dalam aksi yang berlangsung di sejumlah titik di Jakarta hingga daerah.
“Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” katanya usai mengumpulkan petinggi partai politik di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
Prabowo memerintahkan petugas yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini untuk diproses cepat Kepolisian RI. Prabowo menegaskan, selain cepat, Polri juga diminta transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik.
Prabowo juga menyinggung soal langkah para ketua umum partai politik terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru. Kemudian, juga mengenai para pimpinan DPR yang menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI. Termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19, dan UU 9 Tahun 1998. Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” tegas Prabowo.
Prabowo melanjutkan, aspirasi murni yang disampaikan masyarakat harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun tak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum; bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme.
“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegas Prabowo.
Dirinya juga meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, agar dapat berdialog dan diterima dengan baik. Ia mengungkap bahwa DPR sudah akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Prabowo mengingatkan agar aksi dilakukan secara damai tanpa merusak fasilitas publik. “Kalau merusak fasilitas umum, artinya menghamburkan uang rakyat,” tambahnya.
“Kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, Indonesia bangkit. Kita perbaiki kekurangan yang ada di Pemerintahan dan di negara kita. Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan kita, keluarga kita, negara kita. Kita selalu diintervensi, jangan mau kita diadu domba,” pungkasnya.
