Ekonom: Kabinet Gemuk, Regulasi Tumpang Tindih, Jegal Minat Investor
TINJAU, Jakarta – Ekonom menilai risiko ekonomi dari penambahan jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahan baru bukan berasal dari beban fiskal yang membengkak, tetapi kemungkinan regulasi tumpang tindih yang berpotensi menghalangi minat investor asing.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian dari semula 34 kementerian menjadi 53 kementerian pada era pemerintahannya.
Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro berpendapat, karena setiap menteri sekarang memiliki ruang lingkup pekerjaan yang lebih terbatas, perluasan kabinet Prabowo dapat meningkatkan ego sektoral di antara pejabat tinggi pemerintah.
“Seorang menteri akan tergoda untuk mengeluarkan peraturannya sendiri, yang bertentangan dengan upaya konsisten Presiden Jokowi untuk memangkas birokrasi dan menderegulasi ekonomi,” ujar Satria dalam pesan tertulis, Selasa (22/10/2024).
Saat ini, menurut dia investor meragukan Prabowo dan prospek Indonesia di bawah kepemimpinannya. Namun, hal ini menghadirkan peluang positif. Bisa jadi ini adalah fenomena sebaliknya dari “Efek Jokowi”.
Pada tahun 2014, dia menjelaskan ekspektasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu tinggi, dengan pasar yang memperhitungkan valuasi premium pada aset Indonesia. Namun realitas ekonomi terbukti mengecewakan.
“Ekspektasi investor terhadap Presiden terpilih Prabowo menjadi begitu rendah, sehingga tidak perlu banyak upaya darinya untuk menggerakan jarum kepercayaan,” tutur dia.
Dia menilai ada optimisme dari pelaku pasar bahwa gaya kepemimpinan militer Prabowo yang top-down akan meningkatkan efisiensi pembuatan kebijakan di kabinet yang lebih besar, membantu menemukan jalan tengah dengan para pemimpin daerah, dan mempromosikan sistem ekonomi desentralisasi terpusat.
Di Indonesia, ada kebutuhan mendesak untuk memberi insentif kepada pemerintah daerah agar mereka lebih peduli dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan inflasi. Nasib politik lebih dari 1.500 gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia harus dikaitkan dengan indikator ekonomi makro di wilayah hukum masing-masing.
“Kita dapat membandingkannya dengan China, di mana para pembuat kebijakan utama dari Presiden Xi Jinping hingga Perdana Menteri Li Qiang sebelumnya adalah para pemimpin daerah yang dianggap berhasil dalam mengembangkan provinsi mereka sendiri,” papar Satria.
Dia menilai gaya kepemimpinan kuat Prabowo mungkin dibutuhkan oleh negara yang beragam seperti Indonesia. Sebenarnya ada skenario yang sangat mungkin terjadi di mana pemerintahan baru akan membawa ketertiban, stabilitas, dan kepastian hukum yang dicita-citakan oleh investor asing, sekaligus menjaga demokrasi di sepanjang jalan. Jika terwujud, itu akan menjadi skenario yang sangat menguntungkan bagi ekonomi Indonesia.
