TINJAU, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan pendapatan negara pada Januari-Februari 2025 hingga 20% tetap mengikuti pola pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Sri Mulyani, pendapatan negara memiliki kecenderungan untuk turun pada awal tahun. Terlebih, terdapat koreksi harga-harga komoditas yang berkontribusi penting bagi Indonesia.
Beberapa harga komoditas utama yang melambat antara lain batu bara (-11,8%), minyak mentah Brent (-5,2%) dan nikel (-5,9%).
“Kami juga melihat beberapa kebijakan yang sudah diperkenalkan seperti tarif efektif rata-rata menimbulkan perubahan dari sisi penerimaan negara terutama pajak penghasilan [PPh] Pasal 21, kemudian restitusi cukup signifikan pada awal tahun menyebabkan penurunan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip Jumat (14/3/2025).
Sekadar catatan, realisasi pendapatan negara sampai Februari 2025 tercatat sebesar Rp316,9 triliun. Angka ini merosot Rp83,46 triliun atau 20,84% dibanding pendapatan negara pada periode yang sama tahun lalu, tepatnya Februari 2024 yang mencapai Rp400,36 triliun.
Namun, pendapatan negara pada Januari-Februari 2024 mencatatkan pertumbuhan 4,52% dibandingkan periode yang sama pada 2023.
“Penerimaan negara memang [mengalami] penurunan, tetapi polanya sama. Jadi, saya mohon tidak mendramatisir untuk menciptakan ketakutan,” ujarnya.
“Merespons terhadap pelambatan, tentu kami tetap waspada tanpa menimbulkan alarm.”
Sri Mulyani menyebutkan realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp240,4 triliun, menyusut Rp79,6 triliun atau 24,8% dibanding penerimaan perpajakan pada periode yang sama tahun lalu Rp320 triliun.
“Penerimaan perpajakan ini termasuk penerimaan pajak pada Februari 2025 yang sebesar Rp187,8 triliun,” ujarnya.
Angka penerimaan pajak merosot hingga Rp81,22 triliun atau 30,19% dibanding realisasi penerimaan pajak pada Februari 2024 sebesar Rp269,02 triliun.
Sementara itu, realisasi penerimaan bea dan cukai Rp52,6 triliun, atau melemah tipis 2,13% dari Rp51,5 triliun.
“Kemudian, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp76,4 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Angka realisasi PNBP merosot Rp3,31 triliun atau 4,15% dibanding realisasi PNBP Februari 2025 yang mencapai Rp79,71 triliun.
Berdasarkan postur anggaran sampai Februari 2025, tak seperti biasanya, APBN sudah mengalami defisit pada awal tahun, yakni mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal ini berbeda dengan kondisi APBN pada Februari 2024 yang mengalami surplus sebesar Rp26 triliun atau 0,63% terhadap PDB.
Sementara itu, pembiayaan anggaran tercatat Rp220,1 triliun, lebih tinggi dibanding pembiayaan anggaran pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp184,3 triliun.
