TINJAU, Jakarta – Dalam sebuah forum investor pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai rendahnya partisipasi perbankan domestik dalam mendanai proyek hilirisasi nikel di Indonesia. Pernyataan ini mengangkat kembali isu serius mengenai kenaikan nilai Utang Luar Negeri (ULN) yang dialami Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir, terutama yang bersumber dari China.
Ketergantungan yang tinggi pada investasi dan pinjaman asing, khususnya dalam industri hilirisasi nikel yang dikelola oleh sektor swasta, berkontribusi pada peningkatan tajam ULN, terutama dari pinjaman Tiongkok. Berdasarkan data Bank Indonesia, lonjakan utang luar negeri dari Tiongkok menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi peningkatan ULN Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.
Pada akhir 2013, posisi ULN dari Tiongkok tercatat sebesar US$6,15 miliar. Pada saat itu, pinjaman dari China masih jauh di belakang pinjaman luar negeri dari negara lain seperti Singapura, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Namun, situasi ini berubah drastis seiring dengan peluncuran proyek hilirisasi besar-besaran oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Per akhir Juli, data terbaru yang dirilis oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa posisi ULN Tiongkok melonjak menjadi US$22,75 miliar, setara dengan Rp354,97 triliun.
Kenaikan ULN dari Tiongkok sebagian besar didorong oleh sektor swasta, yang mencatatkan proporsi hingga 94,3% dari total ULN Tiongkok, senilai US$21,4 miliar. Pinjaman dari China tersebut mencakup 11% dari total ULN swasta dan menjadi yang terbesar ketiga setelah pinjaman dari Singapura dan AS. Dalam konteks ini, sektor swasta campuran (joint venture) berkontribusi dengan nilai ULN sektor swasta sebesar US$52,44 miliar. Sementara itu, sektor industri manufaktur masih mendominasi ULN swasta dengan nilai mencapai US$47,5 miliar, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar US$32 miliar. Kedua sektor ini menunjukkan peningkatan ULN yang signifikan dalam satu dekade terakhir, masing-masing sebesar 64% dan 18%.
ULN swasta yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari setahun juga terbilang besar, mencapai US$48,61 miliar, di mana 53,5% di antaranya merupakan utang jangka pendek dari perusahaan non-keuangan. Secara keseluruhan, nilai utang yang jatuh tempo dalam setahun ke depan mencapai US$74,55 miliar, yang sebagian besar berasal dari sektor swasta.
Dari sisi kesehatan utang, rasio utang semakin meningkat pada kuartal II-2024. Rasio utang jangka pendek berdasarkan jangka waktu asal terhadap total utang meningkat menjadi 14,33%, tertinggi sejak 2015. Sedangkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami kenaikan menjadi 29,87%, tertinggi sejak kuartal pertama 2023.
Kredit Bank Lokal Masih Kecil
Bahlil menambahkan bahwa 85% dari industri penghiliran nikel masih dikuasai oleh investor asing. Hal ini disebabkan partisipasi perbankan dalam negeri yang masih minim dalam mendanai proyek hilirisasi nikel di tanah air. Ketika perbankan luar negeri memberikan kredit pada industri nikel, umumnya ada syarat yang mengharuskan transaksi dilakukan melalui rekening bank pemberi pinjaman. Akibatnya, hasil transaksi akan terpotong oleh utang pokok dan bunga pinjaman, yang biasanya mencapai 60% dari keuntungan, sehingga dana hasil hilirisasi nikel tersebut kembali lagi ke bank asing yang mendanai proyek.
“Aliran keuntungan yang lebih banyak seharusnya dapat dinikmati oleh dalam negeri, jika saja perbankan domestik atau investor lokal lebih aktif terlibat dalam pendanaan proyek penghiliran,” kata Bahlil.
Meskipun data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa penyaluran kredit ke industri pengolahan terkait hilirisasi masih tumbuh pesat hingga 10,58% year-on-year, porsi kredit yang dialokasikan untuk sektor tersebut masih kecil, hanya 2,61% dari total kredit yang disalurkan pada bulan Agustus.
Jebakan Utang China
Pernyataan Bahlil tersebut mengingatkan kembali pada kritik yang dilontarkan oleh almarhum Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, tahun lalu. Faisal mengemukakan bahwa program penghiliran yang masif dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sejatinya lebih menguntungkan pihak China ketimbang industri domestik. “Hilirisasi yang dilakukan, meskipun dari bijih nikel menjadi NPI atau feronikel, tetapi 90% dari produk tersebut diekspor ke China. Ini menunjukkan bahwa hilirisasi di Indonesia justru mendukung industrialisasi di China,” ujarnya saat itu.
Dalam studi yang dirilis oleh Centre of Law and Economic Studies (CELIOS) pada tahun 2023, risiko ‘jebakan utang China’ mendapat sorotan seiring meningkatnya keterlibatan Tiongkok dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, baik infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga proyek hilirisasi.
Dominasi China dalam investasi di Indonesia dimulai sejak keterlibatan negara ini dalam Belt and Road Initiative (BRI) yang dicanangkan oleh Tiongkok pada 2013, melalui berbagai proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar AS. Indonesia termasuk negara teratas yang terlibat dalam inisiatif yang sering disebut Jalur Sutera Baru tersebut, dengan jumlah proyek mencapai 71 proyek pada 2021, hanya kalah oleh Kamboja yang mencatatkan 82 proyek.
China telah berinvestasi hampir US$ 1 triliun di Asia Tenggara hingga 2019, khususnya di Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan Singapura. Namun, semakin besarnya dominasi China dalam pembangunan infrastruktur strategis di RI juga memunculkan sejumlah kekhawatiran, termasuk pembengkakan biaya proyek, bunga pinjaman yang tinggi, serta persyaratan penggunaan tenaga kerja asal Tiongkok.
“Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, terutama jika kita melihat negara-negara yang terlibat dalam BRI yang mengalami kesulitan membayar utang,” kata M. Zulfikar Rakhmat dan Yeta Purnama, analis CELIOS, dalam kajian tersebut.
Salah satu contoh nyata dari jebakan utang ini terlihat pada Uganda yang harus merelakan kepemilikan bandara internasional setelah tidak mampu membayar utang senilai US$ 207 juta kepada China. Demikian pula Sri Lanka, yang kehilangan hak atas pelabuhan setelah gagal membayar pinjaman sekitar US$ 1,5 miliar.
Dari pengalaman negara-negara tersebut, terlihat jelas bahwa banyak negara yang menerima investasi China tidak memiliki keahlian teknis untuk memahami ketentuan kontrak proyek serta kesulitan dalam menyelesaikan sengketa dalam skema BRI. Akibatnya, pinjaman tersebut tidak terproteksi dengan baik, memberikan posisi yang menguntungkan bagi China.
Melihat fenomena ini, Indonesia perlu waspada dan menyiapkan langkah mitigasi untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul. Sebelum terlambat, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam proyek-proyek tersebut dapat membawa manfaat yang berkelanjutan dan bukan justru menjadi jebakan utang yang membahayakan ekonomi negara.
Dengan begitu, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk melindungi kepentingan nasional dan mengoptimalkan keuntungan dari sumber daya alam yang ada, termasuk dalam sektor nikel yang kini menjadi sorotan utama dalam pengembangan industri hilirisasi di tanah air.
