Komentar Greenpeace Indonesia soal Pencabutan 4 IUP Raja Ampat
TINJAU, Jakarta – Greenpeace Indonesia mengatakan pemerintah perlu meresmikan juga surat pencabutan pada 4 perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bergulir di Raja Ampat, Papua Barat.
Kepala Global Greenpace Kiki Taufik mengaku khawatir jika kalau pemerintah telah menerbitkan perusahaan tambang lagi di sana.
“Terlebih ada preseden bahwa izin-izin yang sudah pernah dicabut lantas diterbitkan kembali, termasuk di Raja Ampat, karena adanya gugatan dari perusahaan,” katanya dalam keterang tertulis, Selasa (10/6).
Meski demikian, kata dia tentunya keputusan tersebut bisa menjadi langkah perlindungan terhadap Raja Ampat.
“Pencabutan empat IUP ini menjadi setitik kabar baik dan salah satu langkah penting menuju perlindungan Raja Ampat secara penuh dan permanen dari industri nikel yang mengancam lingkungan hidup dan ruang-ruang hidup masyarakat,” katanya.
Greenpeace Indonesia mengajak publik untuk terus mengawasi langkah pemerintah dalam merestorasi wilayah-wilayah yang sudah dirusak oleh pertambangan agar dikembalikan ke fungsi ekologisnya.
Kampanye #SaveRajaAmpat telah menjadi bukti nyata dan harapan bahwa ketika masyarakat terus bersuara dan bersatu.
“Kita bisa mendesak dan menciptakan perubahan bersama-sama. Kami mengapresiasi publik yang sudah ikut bersuara lewat tagar #SaveRajaAmpat dan 60.000 lebih orang yang telah turut menandatangani petisi,”.
Pertambangan nikel di Raja Ampat menimbulkan polemik. Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia dan lainnya pun menyuarakan hal tersebut.
Akhirnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) 4 perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat.
Keempat perusahaan itu ialah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham.
“Kemarin bapak Presiden memimpin ratas bahas IUP di Raja Ampat ini dan atas persetujuan presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut IUP untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konperensi pers, Selasa (10/6).
