2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Demo Soroti Krisis Kepercayaan hingga Kedaulatan Rakyat
TINJAU, Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai rencana aksi mahasiswa yang membawa sederet persoalan bangsa.
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) akan menggelar demonstrasi di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), dengan menyoroti persoalan demokrasi, ekonomi, lingkungan, hingga pendidikan.
Aksi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai momentum evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Yatalathof Imawan, yang akrab disapa Athof, mengatakan gerakan itu juga dilandasi kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi bangsa dan kekhawatiran atas kedaulatan rakyat.
“Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah,” ujar Athof.
Ia menegaskan, mahasiswa bergerak untuk memperjuangkan agar rakyat memiliki kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga,” tegasnya.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Komite Sadar membawa lima tuntutan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, ekonomi, kebebasan berpendapat, korupsi, serta biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Aliansi ini melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya UI, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Meski demikian, tidak seluruh kampus dalam aliansi tersebut akan turun ke jalan di Jakarta pada hari yang sama. Sebagian mahasiswa dijadwalkan menggelar demonstrasi di daerah masing-masing sebelum bergabung dalam gerakan bersama yang lebih besar.
“BEM UI akan aksi di Jakarta, untuk tanggal 20, yang lain di daerah masing-masing dulu, baru nanti kami akan buat gerakan besar bersama,” kata Athof.
Menurut Athof, sebelum merencanakan aksi, Komite Sadar menghimpun aspirasi masyarakat melalui survei yang melibatkan 560 responden dari berbagai wilayah, mulai dari Sumatera hingga Papua.
Mayoritas responden menilai pemerintahan saat ini belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sejumlah persoalan yang mengemuka mencakup kenaikan harga kebutuhan pokok, kebebasan berpendapat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, deforestasi, kebakaran hutan, serta mahalnya biaya pendidikan.
Sektor ekonomi dan keuangan juga menjadi perhatian responden yang dinilai perlu segera dibenahi.
Athof mengatakan, temuan survei tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah agar tidak mengabaikan keresahan masyarakat. Berbagai persoalan yang disoroti menyangkut kebutuhan dasar warga sekaligus kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden,” ujarnya.
Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, aksi Komite Sadar menjadi saluran bagi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan atas berbagai persoalan tersebut.
Sejumlah isu yang mereka angkat memperlihatkan bahwa evaluasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan capaian kebijakan, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
