TINJAU, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mengevaluasi penyaluran makan bergizi gratis (MBG) menyusul kembali maraknya kasus keracunan massal di berbagai daerah.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan evaluasi harus dilakukan agar anak-anak sekolah tidak menjadi korban dari makanan dan minuman yang tidak sesuai standar dan menyebabkan keracunan.
“Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” ujar Puan kepada awak media, Senin (22/9/2025).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah daerah untuk melakukan langkah cepat sekaligus perbaikan menyeluruh setelah adanya keracunan massal dalam penyaluran MBG.
“Tentu saja nanti menjadi bahan evaluasi dan catatan kami. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah. Yang pertama adalah memastikan seluruh terdampak yakni penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu melakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi dan perbaikan supaya masalah-masalah ini tidak terulang kembali,” ujar dia.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan insiden keamanan pangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius lembaganya. BGN mengklaim telah memiliki prosedur serta aturan ketat terkait keamanan pangan dalam tata kelola MBG, termasuk pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Sistem pelaporan berkala juga sudah diterapkan untuk memperkuat pengawasan.
“Selain itu, kami juga sudah menerapkan sistem pelaporan berkala dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan pengawasan, sehingga Kepala SPPG dapat memberikan laporan maupun pengaduan yang menjadi kendala di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan program,” ujar dia.
Dalam sepekan terakhir, kasus keracunan MBG tercatat terjadi di sejumlah daerah, antara lain 194 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat; puluhan siswa di Kabupaten Gunungkidul, DIY; 277 siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; 65 siswa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; dan puluhan siswa di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Seluruh korban mengalami gejala mual, muntah, hingga diare massal usai mengonsumsi makanan dari program MBG.
