TINJAU, Jakarta – Istana melalui Kantor Komunikasi Presiden atau PCO memberikan respons tentang pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti. Hal ini diungkap Immanuel usai memakai rompi dan masuk mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK sendiri menetapkan Immanuel sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan pengajuan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) periode 2019-2025. Dalam kasus tersebut KPK menyebut Immanuel menerima uang Rp3 miliar pada Desember 2024; dan motor Ducati pada April 2025.
“Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegakan hukum,” kata Kepala PCO Hasan Nasbi dikutip dari pesan singkatnya, Sabtu (23/08/2025).
Menurut dia, dalam 10 bulan pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto selalu memberikan peringatan kepada seluruh pejabat Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras untuk rakyat. Dalam ucapan yang sama, kata dia, Prabowo juga memberikan peringatan agar seluruh pejabat tersebut tak melakukan korupsi.
“Jangan sekali-kali berani melakukan korupsi. Itu artinya presiden sangat serius,” ujar Hasan. “Teman-teman media juga pasti punya banyak rekaman ketika presiden menekankan hal ini.”
Presiden Prabowo sendiri telah meneken Surat Keputusan Presiden atau Keppres yang isinya memberhentikan Immanuel dari posisi wamen ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih. Akan tetapi, belum ada kepastian apakah Prabowo akan melakukan reshuffle atau mengisi kekosongan posisi tersebut.
“Dalam hal ini kita ikuti saja proses hukum. Biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang,” kata Hasan.
