TINJAU, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengingatkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon agar tidak menghilangkan satu pun jejak sejarah bangsa Indonesia; baik kisah kelam atau pun kisah membanggakan. Hal ini diungkap sebagai tanggapan lembaga legislatif terhadap rencana penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.
Kata dia, DPR pun meminta pemerintah melakukan penulisan ulang sejarah secara hati-hati, transparan, serta tidak terburu-buru. “Jangan kemudian menghapus sejarah yang ada walaupun itu pahit. Namun harus tetap disampaikan dengan transparan. Ya, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah,” kata Puan kepada awak media, di Kompleks Parlemen, Selasa (27/5/2025).
“Kalau memang ingin diperbaiki silahkan; tapi namanya sejarah apakah itu pahit, apakah itu baik kalau itu harus [ditulis] diulang ya diulang sebaik-baiknya.”
Sebelumnya, Fadli Zon mengungkap beberapa alasan penulisan ulang sejarah Indonesia. Faktor pertama, kata Fadli, adalah menghapus bias dan kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-sentris.
“Apalagi ini kita 80 tahun Indonesia merdeka sudah saya kita waktunya kita memberikan satu pembebasan total dari bias kolonial ini dan menegaskan perspektif Indonesia sentris,” ungkap Fadli.
Faktor kedua sejarah RI akan ditulis ulang untuk menjawab tantangan baru, kemudian agar Indonesia memiliki identitas nasional yang kuat.
“Alasan keempat menegaskan otonomi sejarah, sejarah otonom. Kelima kemudian relevansi untuk generasi muda.” “Dan keenam reinventing Indonesia Identity.”
Selain itu, Fadli juga mengklaim belum ada penulisan sejarah ulang di era Presiden ke 3 RI BJ Habibie, Presiden ke-4 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Belum ada pemutakhiran. Jadi tidak ada eranya Ibu Megawati, eranya Pak SBY, eranya Pak Jokowi, apalagi ya. Eranya Gus Dur juga belum ada waktu itu. Jadi meskipun terbitnya 2002, hanya pada era BJ Habibie,” ujar dia.
Buku Sejarah Kementerian Kebudayaan
1. Sejarah Awal Nusantara
2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
5. Respons Terhadap Penjajahan
6. Pergerakan Kebangsaan
7. Perang Kemerdekaan Indonesia
8. Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
9. Orde Baru (1967-1998)
10. Era Reformasi (1999-2024)
