TINJAU, Jakarta – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih pas bergabung dengan Partai Gerindra, usai dipecat PDIP. Alasannya, kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan, selain punya kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Ali Ramadhan saat launching hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025’ di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).
“Mayoritas publik menginginkan Pak Jokowi bergabung dengan Partai Gerindra. Itu karena kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kesinambungan pembangunan, kesamaan ideologi,” ujar Ali.
Ali memaparkan, hasil survei LPI menunjukkan sebanyak 37,84 % responden menginginkan Jokowi bergabung dengan partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48 %, PKB sebanyak 8,15 %, PAN sebanyak 6,58 %, Partai Demokrat 5,53 % dan terakhir PKS sebanyak 2,52 %. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Ali, mayoritas publik setuju jika Jokowi bergabung dengan partai politik setelah purna tugas dan dipecat oleh PDIP. Sebanyak 65,32 % publik setuju Jokowi bergabung dengan partai politik dan sebanyak 31,28 % tidak setuju Jokowi bergabung partai politik. Sementara sisanya tidak menjawab.
“Mereka yang menyetujui Pak Jokowi bergabung di partai politik agar dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap terkonsolidasi. Mereka yang memilih jawaban ini cukup besar, yaitu sebesar 37,42 %,” ungkap Ali.
Selain itu, kata Ali, pihak yang setuju dengan Jokowi bergabung partai politik juga beralasan memperkokoh dukungan politik sebanyak 23,27 % dan memperkuat arah pembangunan Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan dukungan politik sebanyak 21,45 %.
“Alasan lain karena respoden menilai Pak Jokowi masih memiliki modal sosial politik yang kuat sebanyak 13,27 % dan sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab,” pungkas Ali.
Survei LPI ini digelar pada 12-19 Desember 2024 terhadap 700 responden dari 20 provinsi besar di Indonesia. Metode survei adalah face to face interview dan online interview dengan margin of error plus minus 3,69 % pada tingkat kepercayaan 95 %.
Responden dalam survei ini adalah kelas menengah intelektual, yaitu kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati proses sosial dan politik dan memiliki pandangan mandiri terhadap situasi sosial-politik yang terjadi, setidaknya selama tahun 2024.
