TINJAU, Jakarta – Utang Luar Negeri RI semakin membubung tinggi. Laporan Bank Indonesia yang dilansir hari ini menyebut, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III-2024 meningkat 8,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, mencapai US$427,8 miliar. Dengan kurs dolar AS saat ini, nilai ULN itu setara dengan Rp6.797,74 triliun.
Bank Indonesia menjelaskan, perkembangan posisi ULN itu bersumber pada sektor publik atau dari pemerintah dan bank sentral.
Pada kuartal lalu, posisi ULN Pemerintah mencatat kenaikan 8,4% setelah pada kuartal sebelumnya terkontraksi tipis. “Perkembangan ULN itu dipengaruhi penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran pers hari ini.
Pada saat yang sama, ULN sektor Swasta mencatat penurunan. Pada kuartal III-2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$196 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6%, setelah tumbuh rendah sebesar 0,02% pada kuartal sebelumnya.
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2%.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,3% terhadap total ULN swasta.
BI menyatakan, meski terjadi kenaikan posisi ULN, dilihat dari strukturnya sejauh ini ULN RI masih tetap sehat.
Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,1%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,2% dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” jelas Ramdan.
