TINJAU, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan bakal berkoordinasi dengan KPK dan Kejagung untuk memastikan penyelenggaraan haji 2025 bebas korupsi.
Hal itu disampaikan Nasaruddin Umar dalam sambutannya saat membuka Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024 Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat. Kamis (7/11/2024).
“Kami tidak ingin ada isu-isu korupsi di balik penyelenggaraan haji tahun, ini sesuai dengan arahan presiden kepada menteri-menterinya,” ujar Nasaruddin.
Pihaknya akan segera berkonsultasi dan melakukan pertemua dengan Kejaksaan Agung dan KPK untuk memperbaiki titik krusial seperti ini.
“Bagi kami kemenag kami akan segera menindaklanjutinya dengann berkonsultasi kejaksaan dan KPK yang selama ini concern untuk memperbaiki titik kruisial seperti ini,” ujarnya.
Penyelenggaraan haji, kata dia, merupakan kegiatan yang begitu kompleks dan melibatkan banyak pihak dan tidak mungkin Kemenag berjalan sendiri dengan mulus. Banyak kelemahan dan kekurangan yang musti diperbaiki. Pihaknya juga berjanji akan memininalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
“Kelemahan-kelemahan memang tidak bisa dihindari karena kami juga manusia biasa juga tetapi sejauh yang bisa kita hindari penyimpangan penyimpangan yang terjadi kami akan eliminir seminimal mungkin,” ujar Menag.
Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024. Mudzakarah Perhajian Indonesia ini untuk membahas berbagai isu-isu krusial yang akan menjadi dasar kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.
