Pengamat Maritim: Prabowo-Gibran Punya Tugas Berat di Laut Kita

TINJAU, Jakarta – Keamanan maritim Indonesia tetap menjadi sorotan utama yang membutuhkan perhatian mendesak dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pasca dilantik.

Data terbaru dari ICC International Maritime Bureau mengungkapkan bahwa sepanjang 2023 terjadi 55 kasus perompakan di wilayah perairan Indonesia, dengan 38 kasus terjadi di Selat Singapura—jalur perdagangan maritim tersibuk di dunia—dan 17 kasus lainnya tersebar di perairan domestik Indonesia. Laporan ini menegaskan bahwa keamanan maritim nasional masih rentan.

“Peningkatan kasus perompakan ini mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan manajemen keamanan laut di Indonesia,” kata Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, hari ini.

Menurutnya, Selat Singapura merupakan jalur perdagangan utama yang sangat rentan terhadap aksi perompakan. “Ketidakmampuan sistem keamanan kita dalam mengatasi tantangan di lapangan memperlihatkan betapa sulitnya mengangkat Indeks Keamanan Maritim Indonesia ke level yang lebih baik. Kondisi ini membuat investor internasional berpikir dua kali sebelum menginvestasikan dananya ke sektor maritim kita,” ujarnya.

Global Maritime Crime Programme menyatakan bahwa perompakan dan kejahatan di laut menyebabkan kerugian ekonomi global lebih dari USD 15 miliar setiap tahunnya. Kejahatan laut ini tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga meningkatkan kekhawatiran atas keamanan perdagangan global.

TinjauAds

Dia mengidentifikasi bahwa keterbatasan anggaran dan kurangnya alokasi dana untuk sektor keamanan maritim menjadi akar masalah yang perlu segera diatasi oleh pemerintah.

“Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan keputusan cepat mengenai pembentukan entitas Coast Guard Indonesia yang kuat, baik itu Bakamla atau KPLP, upaya untuk memperkuat pengawasan maritim akan selalu terhambat,” jelasnya.

Saat ini, anggaran Bakamla hanya sekitar 0,2% dari total anggaran pertahanan Indonesia, jauh dari cukup untuk menghadapi tantangan keamanan laut yang semakin kompleks.

Menurutnya, kehadiran Coast Guard yang kuat bukan sekadar sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan maritim yang mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia internasional. “Kita membutuhkan Coast Guard yang dilengkapi dengan kewenangan serta teknologi canggih, seperti radar deteksi jarak jauh, drone pengawasan, dan armada kapal patroli cepat, untuk secara efektif menanggulangi perompakan dan ancaman maritim lainnya,” tambahnya.

Selain itu, penting juga adanya kolaborasi internasional untuk menjaga stabilitas di jalur perdagangan vital seperti Selat Singapura. “Kerja sama strategis dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, serta negara mitra global seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok harus diperkuat untuk menciptakan zona aman di wilayah Asia Tenggara,” sarannya.

Kolaborasi ini dapat mencakup latihan militer gabungan, pertukaran data intelijen, dan patroli terkoordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di perairan.

Marcellus menilai bahwa masalah keamanan maritim harus dipandang sebagai isu prioritas nasional, tidak hanya dari aspek pertahanan tetapi juga dari perspektif ekonomi dan geopolitik yang lebih luas.

“Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto harus menjadikan keamanan maritim sebagai agenda strategis utama dengan menerapkan kebijakan yang terarah, menyediakan anggaran yang memadai, dan memperkuat kerja sama internasional yang solid,” pungkasnya.

Keamanan Maritim dan Tantangan Ekonomi Biru di Indonesia

Mengenai keamanan laut Indonesia dan tantangan ekonominya, dalam catatan Redaksi Tinjau, pada Seminar “Maritime Security for A Sustainable Ocean Economy” yang diselenggarakan Indonesia Ocean Justice Initiative bersama Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta, Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Andreas M. Kravik, salah satu pembicara, menyoroti pentingnya peningkatan keamanan laut. “Sebanyak 80 persen perdagangan dunia ditransportasikan melalui laut, sehingga disrupsi di jalur maritim bisa menjadi ancaman serius bagi ekonomi dan keamanan global,” jelasnya.

Andreas menambahkan, permasalahan keamanan laut semakin kompleks dengan adanya negara-negara yang mencoba melanggar kedaulatan negara lain untuk menguasai sumber daya. Ancaman lainnya adalah penangkapan ikan berlebih dan perubahan iklim, yang memperburuk degradasi lingkungan dan stabilitas laut. Selain itu, perkembangan teknologi juga menciptakan kerentanan baru, terutama dari serangan siber yang menargetkan infrastruktur maritim seperti kabel bawah laut dan pipa.

Sementara itu, Panglima Komando Armada RI, Denih Hendrata, mengungkapkan bahwa keamanan maritim memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi, keselamatan manusia, dan mendukung pembangunan ekonomi biru. Ia menegaskan bahwa anggaran keamanan laut saat ini masih jauh dari cukup. Dengan hanya 5 persen dari APBN yang dialokasikan untuk TNI AL, kemampuan operasional masih terbatas. Namun, pasukan AL terus berupaya mengawasi wilayah laut Indonesia, terutama di Laut Natuna Utara, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Dalam upaya memerangi illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga terus memperkuat pengawasan melalui teknologi satelit, serta menerapkan kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota. TB Haeru Rahayu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, menyebutkan bahwa pembangunan sektor kelautan berbasis ekonomi biru terus didorong, meski tantangan terbesar adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.

CEO Indonesia Ocean Justice Initiative, Mas Achmad Santosa, menegaskan bahwa prinsip ekonomi biru harus menjadi kebijakan konkret yang mengutamakan keseimbangan ekologis di atas kepentingan ekonomi dan politik. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi sumber daya laut.

Tantangan besar lainnya adalah mencegah praktik IUU fishing, terutama dalam kegiatan alih muatan (transhipment) yang kerap menjadi celah bagi pelaku kejahatan laut. Greenpeace Indonesia memuji langkah KKP dalam menangkap kapal ikan Indonesia yang terlibat dalam praktik ilegal ini, tetapi menekankan perlunya kontrol dan pengawasan yang lebih ketat untuk menutup peluang bagi para pelaku IUU fishing.

Ke depan, keamanan maritim yang kuat dan penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan menjadi kunci bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing global dan menjaga stabilitas wilayah maritimnya. Kolaborasi internasional dan peningkatan anggaran untuk keamanan maritim sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan di jalur perdagangan vital seperti Selat Singapura.