Prabowo Minta Partai Koalisi Setor Nama Calon Menteri
TINJAU, Jakarta – Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto disebut telah meminta sejumlah nama dari para ketua umum partai koalisi untuk menjadi calon menteri atau kepala lembaga. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu partai anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua Fraksi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, Prabowo sudah meminta Ketua Umum Muhaimin Iskandar untuk mengirimkan nama jagoannya untuk bergabung pada kabinet mendatang.
“Ya, kan Pak Prabowo [minta daftar calon] semua bukan hanya ke PKB ya. Ke setiap partai minta. Pokoknya nama-nama kader-kader yang terbaik, profesional di bidang yang diminta, itu pasti berbicara,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jumat (13/9/2024).
Menurut dia, Prabowo secara spesifik meminta para ketua umum daftar nama kader-kadernya yang memiliki keahlian atau pengalaman di bidang tertentu; terkait dengan posisi menteri atau kepala badan yang akan disediakan. Akan tetapi, dia berdalih tak tahu daftar nama kader PKB yang dikirim Muhaimin; dan jatah posisi yang diberikan Prabowo.
“Itu ketua umum dengan pak presiden terpilih,” ujar dia.
Seperti sebagian besar partai lain di KIM Plus, Cucun juga memberikan isyarat pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka akan memiliki sekitar 44 kementerian; atau 10 kementerian lebih banyak dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Meski mengaku tak tahu, namun dia membenarkan akan ada sejumlah kementerian yang akan menjadi dua atau lebih kementerian. Salah satunya, kata dia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
“Di pendidikan yang selama ini digabung-gabungkan antara pendidikan dasar, menengah dengan pendidikan tinggi. Dulu pernah dipisah, sekarang pasti dipisah lagi,” tutur Cucun.
Selain itu, kata dia, sejumlah direktorat pada beberapa kementerian yang kemudian akan dileburkan menjadi satu kementerian. Salah satunya adalah rencana pembentukan kementerian soal pangan.
“Selama ini, konsep targetan pangan, bahwa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, ini belum tercapai. Pasti akan ada pemisahan-pemisahan kementerian yang mempunyai kewenangan itu yang menggarap biar target cepat tercapai,” kata dia.
