Data pemilih dikabarkan diretas, KPU pastikan semua sistem informasi aman. Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Idham Holik, menegaskan bahwa semua sistem informasi di lembaganya berada dalam kondisi terlindungi dan aman.
JAKARTA, Tinjau.id – Pernyataan ini disampaikan Idham sebagai respons terhadap kebocoran data KPU yang terjadi pada Rabu, 29 November 2023.
“Saya meyakini semua sistem informasi KPU dalam kondisi terlindungi dan aman,” ujar Idham saat dihubungi melalui Whatsapp pada tanggal yang sama. Serangan siber terhadap data KPU kembali terjadi, kali ini oleh peretas anonim dengan nama “Jimbo,” yang mengklaim berhasil meretas situs kpu.go.id dan memperoleh data pemilih tetap (DPT) dari situs tersebut.
Menurut Idham, peretasan sistem informasi atau website merupakan tindak pidana, dan siapa pun yang terlibat akan dihadapkan pada penegak hukum. Saat ini, Divisi Data dan Informasi KPU bekerja sama dengan Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi KPU untuk melakukan pengecekan atau analisis digital foot print terhadap sistem informasi KPU yang mengandung data pemilih.
[custom-related-posts title=”Baca Juga” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]
Idham menjelaskan bahwa pada waktu Bjorka, situs KPU juga pernah diisukan diretas, namun hal tersebut tidak terbukti. Data yang dipublikasikan oleh Bjorka, katanya, bukan merupakan file data pemilih serentak untuk tahun 2019 atau 2024. Semua sistem informasi yang dikelola oleh KPU telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Seluruh sistem informasi tersebut, tambah Idham, dilengkapi dan dilindungi dengan firewall yang dapat diandalkan. Sebagai contoh, selama tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, terjadi ribuan serangan peretasan terhadap Sistem Informasi Partai Politik.
“Alhamdulillah, sampai dengan seluruh tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tersebut selesai dengan ditandai pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu,” ungkap Idham. “SIPOL KPU tetap berada dalam kondisi aman dan terlindungi dengan baik dari upaya peretasan.”
Data 204 Juta DPT Milik KPU Diduga Bocor dan Dijual Hacker Senilai Rp 1,2 Miliar
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sasaran serangan siber oleh peretas atau hacker. Kali ini peretas dengan nama anonim “Jimbo” mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih tetap (DPT) dari situs tersebut.
Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menjelaskan, hacker Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang didapatkan pada salah satu unggahan di situs BreachForums—biasa digunakan untuk menjual hasil retasan. Serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.
Jimbo juga menyampaikan dalam unggahannya bahwa data 252 juta yang berhasil didapatkan yang isinya beberapa data yang terduplikasi. Dimana setelah Jimbo melakukan penyaringan, ada 204.807.203 data unik.
“Jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan,” ujar Pratama lewat keterangan tertulis dikutip Rabu, 29 November 2023.
Di dalam data yang didapatkan Jimbo tersebut ada beberapa data pribadi yang cukup penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan Nomor KTP—berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri. Selain itu ada data nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
Tim CISSReC, kata Pratama, juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt. Hasilnya sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar.
“Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga US$ 74.000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar,” ucap Pratama.
Merespons insiden itu, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknys sudah berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024. “Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” ujar dia pada Selasa, 28 November 2023.
Betty mengatakan KPU telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data pemilih yang dilakukan seorang peretas yang menggunakan nama “Jimbo” tersebut. KPU langsung melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait, termasuk berkoordinasi dengan BSSN untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol itu.
Dugaan kebocoran data itu juga diamini Bareskrim Polri. Kepolisian menemukan dugaan kebocoran data pemilih dalam situs kpu.go.id milik KPU lewat patroli siber yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber).
Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Adi Vivid A Bachtiar mengatakan pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan KPU untuk menyelidiki dugaan kebocoran tersebut. “Saat ini, CSIRT (Computer Security Insident Response Team) sedang berkoordinasi langsung dengan KPU untuk sekaligus melakukan penyelidikan,” kata Vivid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
