Wacana Bandara di Bali Utara, Solusi Kepadatan Bali Selatan?
TINJAU, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana membangun bandara di Bali utara untuk mengurangi penumpukan wisatawan di Bali selatan. Ia juga ingin menjadikan Pulau Dewata sebagai “New Hong Kong” dan “New Singapore.” Cukup jitu kah rencana itu? Prabowo menyatakan rencana pembangunan bandara di Buleleng ini saat kunjungan ke Bali akhir pekan lalu, Minggu (3/11/2024). “Saya sudah menyampaikan bahwa saya berkomitmen ingin membangun North Bali International Airport,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Restoran Bendega, Denpasar.
Prabowo mengatakan, rencana ini bisa mendukung pariwisata Bali utara dan menjadikan Bali sebagai “The New Singapore” atau “The New Hong Kong.” Saat ini, Bali memiliki satu bandara, yakni Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berada di Kuta, Badung. Kawasan Badung merupakan pusat bisnis dan pariwisata, termasuk hotel, kafe, restoran, hingga beach club.
Untuk mencapai kawasan Bali utara dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, wisatawan harus menempuh perjalanan darat selama lima hingga enam jam. Bali juga tidak memiliki transportasi umum yang memadai, sehingga untuk berkeliling Pulau Dewata, warga lokal dan wisatawan harus mengandalkan kendaraan sewaan atau charter mobil/motor.
Dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, yang juga anggota Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia, Mahawan Karuniasa, menyatakan Bali memang membutuhkan infrastruktur dan konektivitas yang terbangun dengan baik seperti Singapura dan Hong Kong untuk menunjang mobilitas ekonomi dan sosial. Namun, ia menilai penggunaan istilah “New Singapore” dan “New Hong Kong” tidak tepat.
“Bali menjadi New Hong Kong dan New Singapore itu sebaiknya kita tinggalkan. Saya kira cukup jika kita mengatakan Bali akan membangun infrastruktur destinasi wisata yang modern atau istilah lainnya,” kata Mahawan, Rabu (6/11/2024).
“Membangun infrastruktur Bali sebagai destinasi pariwisata berkaitan dengan daya dukung ekologis, sosiologis, dan budaya masyarakat di sana. Pembangunan di sana tidak bisa meniru Hong Kong dan Singapura. Dari luas saja sudah berbeda, luas Bali delapan kali Singapura,” lanjut Mahawan.
“Setiap lokasi di Bali sebenarnya sudah terkoneksi aksesibilitas darat, ada jalan keliling, ada pula yang memotong. Jadi, diperlukan kehati-hatian dalam mengembangkan infrastruktur agar pembangunan tidak mengurangi aksesibilitas pariwisata dan mobilisasi ke destinasi wisata,” ujar Mahawan.
Mahawan mengatakan, ‘memotong akses’ ke tempat wisata justru berpotensi terjadi jika pemerintah membangun bandara di Bali utara. Jika ada dua bandara di Kuta dan Buleleng, tempat wisata yang berada di antara kedua wilayah itu bisa sepi pengunjung. Selain itu, pembangunan bandara Bali utara dinilai bukan solusi jitu untuk mengurangi penumpukan wisatawan di Kuta, Seminyak, Jimbaran, Canggu, Nusa Dua, dan Sanur yang saat ini menjadi tujuan utama wisatawan.
“Apakah kalau bandara di Bali utara dibangun akan mengurangi penumpukan wisatawan di Bali selatan? Saya kira tidak, karena saya yakin kalau bandara di utara dibangun, kepadatan wisatawan akan terjadi juga di utara. Yang terjadi adalah penumpukan wisatawan di Bali utara dan selatan,” ujar Mahawan.
“Adanya bandara di utara tidak akan mengurangi kepadatan di selatan. Saat ini Bali selatan macet; jika ada bandara di utara, bisa jadi di Bali utara juga akan macet. Dampak lainnya, setelah ada bandara di Bali utara, wisatawan tidak akan melintasi daerah wisata yang ada di antara Bali utara dan selatan, dan destinasi di tengah tersebut bisa hilang nanti,” tambahnya.
Mahawan juga mengkhawatirkan dampak lain jika bandara di Bali utara tetap dibangun, yakni Bali secara keseluruhan akan semakin padat. Wisata alam, mulai dari hutan hingga sawah, akan lebih mudah berubah menjadi bangunan beton berupa resor, tempat perbelanjaan, restoran, dan kafe. Belum lagi dampak lain yang mungkin terjadi jika perencanaan tata ruang tidak memadai. Mahawan mencontohkan perkembangan yang terjadi di sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Ia menekankan bahwa Bali harus mempertahankan karakter pembeda yang dimiliki dari destinasi wisata lain di dunia. “Masalah daya dukung. Dengan pembangunan Bandara I Gusti Ngurah Rai, lahan yang terbangun saat ini luar biasa luasnya, hingga ke daerah Ubud. Wilayah terbangun semakin luas. Nah, Buleleng sudah merupakan perkotaan; jika nanti ditambah dengan pembangunan bandara, maka perkembangan lahan terbangun di sana akan semakin banyak,” ujarnya.
“Tata ruang di Bali harus berbeda dan memastikan destinasi wisata dengan daya tarik alam tetap menjadi unggulan. Jangan sampai sawah, hutan, dan sungai berubah menjadi resor, karena daya tarik Bali adalah wisata alamnya,” ia menegaskan.
