Bappenas Sinkronisasi Rencana Kerja 2025 dengan Program Prabowo
TINJAU.ID – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku sedang melakukan sinkronisasi berbagai agenda dan program kerja presiden terpilih Prabowo Subianto.
Suharso menjelaskan, saat ini rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 tengah disusun oleh pihaknya dengan tema, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menegaskan, tema tersebut sesuai seperti arahan yang diberi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebagai acuan pembangunan nasional, Bappenas tengah menyusun dokumen rencana pembangunan baik jangka panjang dan menengah maupun tahunan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan RKP pemerintah 2025 mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana arahan Bapak Presiden,” ujar Suharso dalam acara Musrenbang 2024 di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa rancangan awal RKP 2025 telah memuat agenda-agenda penting yang mengacu pada beberapa rencana kerja pemerintah, seperti rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Termasuk beberapa agenda yang terkait dengan program Presiden terpilih,” tegasnya.
Tak hanya itu Sunarso juga menyebut bahwa integrasi program-program Prabowo terus dilakukan hingga penetapan akhir RKP 2025.
Sebagai informasi, berdasarkan dokumen rancangan awal RKP 2025 telah disebutkan beberapa indikator target perekonomian RI yang harus dicapai pada tahun depan. Salah satunya meningkatkan penerimaan pajak sebesar 10% – 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam dokumen rancangan awal RKP 2025, disebutkan bahwa optimalisasi pendapatan negara diarahkan dengan upaya perbaikan administrasi dan pemungutan pajak yang lebih efektif, serta turut mengoptimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Salah satu poin yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai besaran tersebut adalah dengan adanya pembenahan kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara.
Pembentukan Badan Penerimaan Negara tersebut merupakan salah satu upaya yang akan ditempuh dalam meningkatkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih memadai.
“Pembenahan kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara untuk meningkatkan tax ratio sehingga APBN dapat menyediakan ruang belanja yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” tulis dokumen rancangan awal RKP 2025.
Berikut sasaran ekonomi makro tahun 2025 dalam dokumen awal RKP 2025 ditargetkan dalam kisaran berikut ini:
- Inflasi : 1,5% – 3,5%
- Nilai Tukar Rupiah : Rp15.000/US$ – Rp15.400/US$
- Cadangan Devisa : US$149,5 miliar – US$153,7 miliar
- Cadangan Devisa : 6,1 bulan impor
- Neraca Transaksi Berjalan : -0,4% s.d -0,2% terhadap PDB
- Kontribusi PDB Industri Pengolahan :19,3% – 19,6%
- Kontribusi PDB Pariwisata : 4,6%
- Nilai Devisa Pariwisata : US$22,10
- Penerimaan Perpajakan : 11,2% – 12% terhadap PDB
- Keseimbangan Primer : 0,00% – 0,00%
- Surplus/Defisit APBN : – 2,45% s.d -2,80% terhadap PDB
- Stok Utang Pemerintah : 38,79% – 39,30% terhadap PDB
- Pertumbuhan Investasi (PMTB) : 6,5% – 7,8%
- Nilai Realisasi PMA dan PMDN : Rp1.868,2 triliun – Rp1.905,6 triliun
- Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sekunder: Rp805,5 triliun – Rp842,2 triliun
