PBB: Jika Trump Hentikan Dana Bantuan HIV, 4 Juta Nyawa Terancam
TINJAU, Jakarta – Program penanggulangan AIDS yang selama bertahun-tahun dipimpin Amerika Serikat (AS) telah berhasil menurunkan angka kematian akibat HIV ke titik terendah dalam lebih dari tiga dekade, serta menyediakan pengobatan penting bagi kelompok rentan di seluruh dunia.
Namun pencapaian tersebut kini terancam. Dalam enam bulan terakhir, penghentian mendadak pendanaan dari Washington dinilai dapat menyebabkan dampak sistemik yang membahayakan layanan kesehatan global. Pejabat PBB memperingatkan bahwa jika kekosongan ini tidak segera diatasi, lebih dari 4 juta kematian akibat AIDS dan 6 juta infeksi HIV baru bisa terjadi hingga 2029.
Laporan terbaru UNAIDS yang dirilis Kamis (10/7), seperti dilaporkan Associated Pers (AP) menyatakan bahwa terputusnya pendanaan “mengacaukan rantai pasok, menutup fasilitas kesehatan, meninggalkan ribuan klinik tanpa tenaga medis, menghambat program pencegahan, mengganggu tes HIV, dan memaksa banyak organisasi komunitas menghentikan aktivitas mereka.”
PBB juga khawatir bahwa pemotongan dana ini akan mendorong donor internasional lain melakukan hal serupa, membahayakan kemajuan puluhan tahun dalam memerangi AIDS, terlebih di tengah meningkatnya konflik, gejolak geopolitik, dan krisis iklim.
Krisis ini dipicu oleh keputusan Donald Trump pada Januari lalu untuk mencabut seluruh bantuan HIV global senilai US$4 miliar, termasuk perintah penghentian total bantuan luar negeri dan pembubaran USAID.
Program PEPFAR (Presiden AS untuk Bantuan Darurat AIDS) yang diluncurkan pada 2003 oleh Presiden George W. Bush merupakan komitmen tunggal terbesar yang pernah diberikan satu negara terhadap satu penyakit.
UNAIDS menyebut PEPFAR sebagai “jalur kehidupan” bagi negara-negara dengan tingkat HIV tinggi. Program ini telah mendanai tes HIV bagi 84,1 juta orang dan menyediakan pengobatan untuk 20,6 juta pasien. Di Nigeria, PEPFAR bahkan membiayai 99,9% anggaran obat pencegahan HIV.
Menurut Angeli Achrekar, Wakil Direktur Eksekutif UNAIDS dan mantan pejabat tinggi PEPFAR hingga Januari 2023, program ini sedang dalam evaluasi ulang oleh pemerintahan Trump. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memang telah mengeluarkan pengecualian agar pengobatan penyelamat jiwa tetap berlanjut.
“Sejauh mana program ini akan berjalan ke depan, kami belum tahu,” ujarnya dalam konferensi pers daring dengan jurnalis di New York. “Kami masih berhati-hati berharap bahwa PEPFAR akan terus mendukung layanan pencegahan dan pengobatan.”
Pada 2024, UNAIDS mencatat sekitar 630.000 kematian terkait AIDS — angka yang stagnan sejak 2022, meski jauh menurun dari puncaknya di 2004 sebesar 2 juta kematian.
Bahkan sebelum pemotongan dana AS, penyebaran HIV belum merata tertanggulangi. Setengah dari total infeksi baru terjadi di wilayah Afrika Sub-Sahara.
Tom Ellman dari Doctors Without Borders mengatakan, meski beberapa negara miskin mulai mendanai program HIV sendiri, tetap tak mungkin menutup kekosongan sebesar yang ditinggalkan AS. “Tak ada yang bisa kami lakukan untuk melindungi negara-negara ini dari pemotongan dana yang tiba-tiba dan kejam,” ujar Ellman, yang mengepalai unit medis lembaga itu di Afrika Selatan.
Kekhawatiran juga muncul soal hilangnya data penting. Dr. Chris Beyrer dari Global Health Institute, Universitas Duke, menekankan bahwa AS sebelumnya membiayai hampir seluruh sistem pemantauan HIV di Afrika, mulai dari data rumah sakit hingga rekam medis elektronik — yang kini dihentikan begitu saja.
“Tanpa data yang akurat soal penyebaran HIV, akan sangat sulit menghentikannya,” kata Beyrer.
