Suahasil Jaga Kredibilitas Fiskal, Pacu Investasi Sawit
TINJAU, Jakarta – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah Indonesia menjaga kredibilitas fiskal sekaligus mendorong investasi swasta untuk memperkuat pembangunan nasional.
Komitmen tersebut mencakup pengendalian defisit dan rasio utang, pendalaman sektor keuangan, hingga peningkatan produktivitas dan hilirisasi industri kelapa sawit.
Hal itu disampaikan Suahasil dalam rangkaian agenda di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10/2026), termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden World Bank Group Ajay Banga serta forum investasi perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan EDS16 dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
Dalam pertemuan dengan Ajay Banga, Suahasil menekankan pentingnya disiplin anggaran untuk menjaga kepercayaan terhadap kebijakan fiskal Indonesia.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen mempertahankan defisit anggaran sebesar 3 persen dan rasio utang sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Satu-satunya mata uang yang kami miliki adalah kredibilitas. Karena itu, kami ingin menjaga kredibilitas kami dan menegaskan kembali komitmen terhadap defisit anggaran 3 persen serta rasio utang 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB),” ujar Suahasil dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).
Suahasil menjelaskan, kebijakan fiskal Indonesia diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas pemerintah, mulai dari ketahanan pangan dan energi, pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan, penguatan usaha kecil dan menengah, hingga hilirisasi sumber daya alam.
Pemerintah juga mendorong pendalaman sektor keuangan dan penciptaan lapangan kerja dengan nilai tambah lebih tinggi. Upaya tersebut memerlukan pendekatan terpadu agar pendalaman dan inklusi keuangan berjalan beriringan dengan stabilitas ekonomi.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, World Bank Group menyambut baik agenda pemerintah Indonesia, termasuk melalui dukungan teknis untuk memperdalam pasar modal domestik.
Lembaga itu juga menyatakan dukungan terhadap agenda hilirisasi sumber daya alam agar nilai tambah pengolahan dapat dinikmati di dalam negeri.
Selain membahas kebijakan fiskal dan kemitraan pembangunan, Suahasil mendorong mobilisasi investasi swasta untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit, memperkuat hilirisasi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Dalam forum Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs yang diselenggarakan EDS16 dan CPOPC di Bangkok, ia menegaskan bahwa investasi perlu menjangkau seluruh rantai nilai industri sawit, bukan sekadar meningkatkan produksi.
“Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai (value chain), termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan,” ujar Suahasil.
Indonesia memiliki lebih dari 16,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Sekitar 41 persen di antaranya dikelola pekebun rakyat (smallholders). Karena itu, peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada menjadi prioritas untuk mendongkrak pendapatan pekebun tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan.
Suahasil menekankan bahwa keberlanjutan harus menjadi daya tarik investasi. Pemerintah dan lembaga pembiayaan pembangunan juga perlu memperkuat perannya agar pekebun rakyat menjadi bagian integral dari model bisnis industri sawit.
Pemerintah dapat menarik investasi melalui instrumen berbagi risiko (risk sharing), bantuan teknis, dan penyiapan proyek. Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk peremajaan kebun rakyat, penguatan ketertelusuran rantai pasok (traceability), serta pengembangan industri hilir.
Pengembangan produk pangan berbasis pertanian, oleokimia, biomaterial, dan energi berbasis sawit juga menjadi bagian dari upaya memperluas nilai tambah industri.
Untuk sektor energi, pengembangan tersebut mencakup implementasi B50, green diesel, sustainable aviation fuel (SAF), pemanfaatan minyak jelantah (used cooking oil), serta bensin berbasis bahan baku pertanian (farm-based gasoline).
Perlindungan Lingkungan
Di sisi lain, Suahasil menegaskan bahwa pengembangan industri sawit harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang kredibel diperlukan untuk memastikan kegiatan perkebunan berlangsung sesuai ketentuan sekaligus menjaga keberlanjutan industri.
Sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya digunakan secara tidak sah, termasuk untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit.
Menurut Suahasil, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola pemanfaatan kawasan hutan sekaligus memperkuat kredibilitas industri sawit Indonesia.
“Indonesia meyakini bahwa perdebatan mengenai kelapa sawit perlu bergerak melampaui pilihan sederhana antara pembangunan dan keberlanjutan. Kita harus menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memperkuat. Itulah potensi nyata dari Plantation360,” kata Suahasil.
