Darurat Karhutla Riau, BNPB Tambah Heli
TINJAU, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau dengan menambah armada helikopter serta mendorong pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat. Langkah ini diambil setelah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung kondisi terkini titik-titik karhutla melalui udara, Senin (21/7/2025).
Dalam peninjauan yang turut dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kalaksa BPBD Provinsi Riau, serta unsur Forkopimda, Suharyanto menyatakan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Riau telah terdampak karhutla hingga 20 Juli 2025, dengan wilayah terparah berada di Kabupaten Bengkalis dan Kampar.
“Pemerintah provinsi harus (tetapkan) tanggap darurat bencana, supaya pemerintah pusat dapat leluasa menyalurkan bantuan kepada pemerintah daerah,” kata Suharyanto dalam rapat koordinasi di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru.
BNPB juga menambah jumlah helikopter patroli dari satu menjadi dua unit, dan helikopter waterbombing dari sebelumnya tiga menjadi lima unit. Pengoperasian helikopter tambahan ini dijadwalkan mulai Rabu, 23 Juli 2025.
Selain penguatan dari udara, BNPB juga kembali mengaktifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap ketiga sejak Senin pagi. Sebelumnya, OMC telah dilakukan dalam dua tahap pada Mei lalu. Hujan telah mulai turun di beberapa wilayah seperti Indragiri Hilir, Kuala Kampar, Siak, Batang Cenaku, dan Bangkinang, meski intensitasnya masih ringan.
“Sebelumnya, OMC yang telah dilakukan dari Mei diharapkan semoga sudah ada lumbung air dan lahan gambut juga tidak terlalu kering,” ujar Suharyanto.
Di sisi darat, BNPB menyalurkan tambahan perlengkapan pemadaman seperti pompa, tangki air portabel, alat pelindung diri, serta motor operasional. Pasukan dari Korem 031/Wira Bima dan Polda Riau juga dikerahkan untuk memperkuat kerja tim Manggala Agni di lapangan.
Tak hanya fokus pada pemadaman, BNPB juga menekankan pentingnya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Hingga kini, Satgas Hukum telah menetapkan 16 tersangka dan mengusut 11 kasus yang tengah dalam proses penyidikan.
“Satgas hukum sudah bergerak, sudah ada yang tersangka sampai 16 orang. Jadi selain pemadaman, operasi penegakan hukum juga dilaksanakan sehingga semuanya sejalan dan terpadu” tegas Suharyanto.
