Makan Bergizi Gratis, Program ‘Opium’ Bagi Masyarakat
TINJAU – Dalam sistem negara hukum, stabilitas sosial dan ekonomi merupakan tujuan utama yang harus dicapai. Konstitusi, sebagai hukum tertinggi, mengamanatkan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang stabil, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Prinsip ini tidak hanya menjadi dasar kebijakan pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara untuk mewujudkannya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, negara harus memastikan stabilitas sosial dan ekonomi sebagai bagian penting dari pembangunan nasional.
Sebagai bentuk implementasi amanat konstitusi, Pemerintah Prabowo-Gibran meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, dan keluarga kurang mampu, serta berfungsi sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan rakyat. Namun, ada kekhawatiran bahwa program ini juga dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan fiskal yang lebih berat, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Di sisi lain, kebijakan fiskal pemerintah, seperti kenaikan PPN, berpotensi meningkatkan beban ekonomi masyarakat. Kedua kebijakan ini, meskipun tampak tidak terkait, memiliki keterkaitan dalam konstelasi politik nasional dan pengelolaan anggaran negara. Dari sudut pandang politik, Program Makan Bergizi Gratis dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dan memperoleh dukungan rakyat, sementara kebijakan kenaikan PPN meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menambah beban ekonomi masyarakat.
Kenaikan pajak dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa, yang akhirnya membebani masyarakat kelas menengah dan bawah. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara kebijakan sosial dan fiskal, serta bagaimana Program Makan Bergizi Gratis dan kenaikan PPN saling berkaitan dalam dinamika politik nasional. Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis dapat dipandang sebagai kompensasi atas kebijakan fiskal yang lebih berat. Masyarakat yang merasa mendapat manfaat dari program ini cenderung lebih menerima kebijakan pemerintah secara keseluruhan, termasuk pajak yang lebih tinggi. Dengan demikian, program sosial ini bisa berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi potensi protes terhadap kebijakan ekonomi yang kontroversial.
Distraksi dan Mengapa Melihat Program Makan Bergizi Gratis Sebagai ‘Opium Sosial’?
Prabowo kembali mengeluarkan ‘jurus jitu’ dengan memainkan politik populisme. Program Makan Bergizi Gratis dapat dianggap sebagai bagian dari strategi populisme yang sering digunakan politisi untuk mendapatkan dukungan rakyat. Program ini bisa menjadi cara untuk meraih simpati masyarakat kelas bawah dan menengah yang sering kali merasa terpinggirkan secara ekonomi. Dengan menyediakan makanan gratis, pemerintah ingin menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat.
Program Makan Bergizi Gratis dimulai pada 6 Januari 2025 dengan target awal 3 juta penerima, terdiri dari siswa, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Program ini dirancang untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima dalam lima tahun ke depan dengan anggaran Rp71 triliun pada tahun pertama. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat serta mengurangi ketidaksetaraan sosial.
Masyarakat yang menerima manfaat langsung dari Program Makan Bergizi Gratis merasa terbantu, tetapi mungkin tidak menyadari atau menuntut perubahan terhadap kebijakan lain yang berpotensi merugikan mereka, seperti kenaikan PPN. Kebijakan ini dapat meredam keresahan rakyat dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan masalah struktural ekonomi yang lebih besar.
Analogi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tampaknya menguntungkan dalam jangka pendek dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu yang lebih besar. Dengan demikian, meskipun Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat langsung, program ini juga bisa berfungsi sebagai “opium” yang membuat masyarakat lebih pasif dan kurang kritis terhadap kebijakan lain yang memerlukan pengawasan ketat, seperti kenaikan pajak.
Pada dasarnya, Program Makan Bergizi Gratis dapat menciptakan ketergantungan sementara yang membuat masyarakat merasa puas dengan kebijakan pemerintah, sembari mengalihkan perhatian mereka dari kebijakan ekonomi yang lebih membebani, seperti kenaikan PPN. Dalam teori politik, ini merupakan contoh bagaimana kebijakan sosial dapat digunakan untuk mengendalikan masyarakat dan mengurangi oposisi terhadap kebijakan yang kontroversial.
Dalam konteks ini, pernyataan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dapat dianggap sebagai “opium” bagi masyarakat merujuk pada konsep kontrol sosial dan pengalihan perhatian dari masalah yang lebih besar melalui kebijakan yang tampaknya menguntungkan. Analogi “opium” ini berasal dari teori Karl Marx, yang menyebut agama sebagai “opium rakyat”—alat untuk menenangkan rakyat agar tidak mempersoalkan ketidakadilan dalam sistem sosial dan ekonomi.
Menurut Marx, “opium” dalam konteks ini merujuk pada bagaimana sistem atau elite politik menciptakan kenyamanan semu bagi rakyat agar mereka tidak mempertanyakan ketidakadilan atau kebijakan yang merugikan mereka. Dalam hal ini, Program Makan Bergizi Gratis berfungsi sebagai “opium” yang meredakan ketidakpuasan akibat kebijakan ekonomi lain, seperti kenaikan PPN. Masyarakat yang merasa diuntungkan oleh program ini cenderung lebih pasrah dan kurang kritis terhadap kebijakan pajak yang membebani mereka secara finansial.
Antonio Gramsci memiliki pandangan sejalan dengan Marx. Dalam teorinya tentang “hegemoni,” Gramsci menjelaskan bagaimana pemerintah atau kekuatan dominan membentuk konsensus sosial melalui kebijakan yang tampaknya menguntungkan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dapat dilihat sebagai bentuk kebijakan yang “memenangkan” hati rakyat, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan atau bahkan menentang kebijakan yang lebih kontroversial, seperti kenaikan PPN. Ini merupakan strategi untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari protes besar dari rakyat.
Penulis: Kosmas Mus Guntur, adalah Aktivis.
Tinjauan adalah bagian dari Sastra Koma, kolom sastra TINJAU.ID, sebuah ruang sastra untuk mengekspresikan pikiran. Tulisan yang dimuat adalah buah pikiran penulis, bukan pendapat maupun berita yang disusun oleh jurnalisme redaksi.
