PMKRI Dorong Advokasi Gender Mainstreaming dalam Rangka Hari Kartini
TINJAU.ID – Untuk menanggapi tantangan berbagai permasalahan gender yang masih merajalela di Indonesia, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) telah menginisiasi sebuah langkah progresif. Kegiatan advokasi gender mainstreaming digelar sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan keberlanjutan. Acara yang diselenggarakan di Wisma Menpora, Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta ini menjadi wadah penting bagi berbagai pihak untuk menyuarakan pentingnya perspektif gender dalam pembangunan nasional.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Lembaga Pemberdayaan Perempuan PP PMKRI dan International Movement of Catholic Students (IMCS), yang berhasil menggandeng berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh penting dalam advokasi gender. Diantaranya adalah Komisioner Komnas Perempuan yang diwakili oleh Tiasri Wiandani, Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang diwakili oleh Triza Yustino, serta Sonya Hellen, seorang jurnalis dari Harian Kompas yang dikenal karena fokusnya pada isu-isu yang berkaitan dengan perempuan.
Salah satu sorotan utama dalam kegiatan ini adalah isu-isu prioritas yang diangkat oleh Komnas Perempuan periode 2020-2025. Diantaranya adalah konflik dan bencana, kekerasan seksual, perempuan pekerja, serta penguatan institusi kelembagaan. Tiasri Wiandani, dalam penyampaiannya, menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender harus dilawan dengan tekad untuk menghapus diskriminasi gender sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Komnas Perempuan.
Sonya Hellen, dalam presentasinya, menggarisbawahi bahwa isu gender tidak sekadar mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. “Keadilan gender harus diupayakan melalui tindakan konkret, dan bahwa kesenjangan gender merupakan penghambat utama dalam pencapaian berbagai target pembangunan berkelanjutan, termasuk 16 poin dari Global SDGs,” kata Sonya.
Theresia Triza Yusino, sebagai wakil dari SGPP-KWI, menyoroti catatan buruk Indonesia dalam hal penyuluhan edukasi terkait gender. “Pembicaraan tentang gender tidak dapat dilepaskan dari peran semua pihak, termasuk Gereja Katolik yang secara konsisten berusaha menciptakan keadilan gender,” kata Yusino mengutip pesan Sidang KWI Tahun 2023 yang berjudul “Berjalan Bersama menuju Indonesia Damai”.
Kegiatan advokasi gender ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang kondusif dan edukatif, memperkuat pemahaman atas materi yang telah disampaikan. Pengalaman para narasumber menjadi pendorong semangat untuk terus berjuang mencapai kesetaraan antara manusia berdasarkan perspektif gender.
Dengan demikian, kolaborasi Srikandi Indonesia dalam perjuangan mencapai kesetaraan dan optimalisasi peran perempuan di Indonesia terus berlanjut melalui berbagai upaya advokasi dan penyuluhan seperti yang telah dilakukan oleh Pengurus Pusat PMKRI ini. Hal ini menjadi tonggak penting dalam meraih visi Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.
Kegiatan Advokasi Gender Mainstreaming dalam Rangka Hari Kartini dihadiri oleh Ketua PP PMKRI, Tri Natalia Urada. Tri menyampaikan sambutan dengan menekankan bahwa urgensi kegiatan advokasi gender mainstreaming yang diadakan dalam rangka Hari Kartini kali ini diadakan sebagai bentuk dukungan PMKRI dalam mengadvokasi isu sosial terutama isu kesetaraan gender di Indonesia.
“Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka,” kata Tri.
