2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Dorong Kemandirian Energi
TINJAU, Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendorong penguatan kemandirian energi melalui sejumlah program. Mulai dari peningkatan produksi minyak dalam negeri, pemanfaatan biodiesel, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), hingga perluasan akses listrik ke wilayah terpencil.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kurnia Ramadhana, mengatakan berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah membangun fondasi transformasi nasional di sektor energi.
“Kemandirian energi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meletakkan fondasi transformasi nasional,” ujar Kurnia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Kurnia menyebutkan, salah satu capaian yang disoroti adalah realisasi lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL), pada 2025 yang kembali memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian tersebut menjadi yang pertama sejak 2016.
Selain mendorong produksi energi domestik, pemerintah memperkuat penggunaan biodiesel untuk menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Implementasi mandatori biodiesel B40 sepanjang 2025 tercatat menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp 130,21 triliun.
Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan melalui peluncuran mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026. Program ini diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp 170 triliun sekaligus menargetkan penghentian impor solar.
Percepat Energi Surya dan Pengolahan Sampah
Di luar upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, pemerintah juga mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Salah satunya melalui program PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 25 Agustus 2026.
Pada tahap awal, program tersebut mencakup 14 proyek dengan total kapasitas 5.216 megawatt peak (MWp) atau sekitar 5,2 GWp. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp secara nasional dalam tiga tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.
Pengembangan sumber energi alternatif juga dilakukan melalui program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Pada April 2026, pemerintah menandatangani perjanjian kerja sama untuk pengembangan PSEL di tiga wilayah prioritas, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya.
Selain ketiga wilayah tersebut, pemerintah menyiapkan percepatan kerja sama di 12 aglomerasi lainnya untuk memperluas pengembangan PSEL secara nasional.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memanfaatkan sampah sebagai sumber energi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih produktif.
Pemerataan akses energi turut menjadi perhatian melalui Program Listrik Desa (Lisdes), yang ditujukan bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik.
Kurnia menyampaikan bahwa sepanjang 2025, program tersebut telah direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Pelaksanaannya berlanjut pada 2026 untuk memperluas akses listrik, termasuk ke wilayah terpencil.
“Sepanjang 2025, program tersebut direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Pada 2026, pemerintah melanjutkan pelaksanaan Lisdes untuk memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil,” katanya.
Rangkaian program tersebut mencakup berbagai aspek ketahanan energi, mulai dari peningkatan produksi dalam negeri dan penghematan devisa hingga pengembangan energi terbarukan serta pemerataan akses listrik.
Pemerintah menempatkan upaya tersebut sebagai bagian dari agenda penguatan kemandirian energi nasional. Namun, keberlanjutan program dan pencapaian target yang telah ditetapkan akan menjadi faktor penting dalam menilai dampaknya terhadap ketahanan energi dan kebutuhan masyarakat.
