TINJAU, Jakarta – Pengamat menilai usul Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menimbulkan sosok kepala daerah boneka.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menjelaskan, calon boneka muncul karena proses pemilihan calon kepala daerah dapat diatur sesuai keinginan elite politik. Kontestasi pemilihan mudah diatur sesuai dengan perintah atau keinginan elit partai politik atau koalisi berkuasa.
“Dikesankan seolah ada kompetisi tapi pemenangnya sudah dikondisikan. Sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang dan siapa yang jadi calon boneka,” kata Adi, Senin (16/12/2024).
Menurut dia, pemilihan kepala daerah oleh DPRD harus ditolak sebab dapat mengebiri hak politik masyarakat. Ia menilai, sistem pemilihan tersebut lebih menguntungkan elite politik dibandingkan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Elit tak lagi takut pada rakyat. Karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” ujar dia.
Menurut Adi, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan solusi untuk menghilangkan politik uang. Justru, praktik tersebut hanya akan memindahkan politik uang dari untuk masyarakat menjadi ke lingkaran elite politik, dan anggota DPRD.
“Politik uang akan terus terjadi tapi bergeser ke sejumlah elit kunci. Pertama ke elit partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekomendasi partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” ujar dia.
Selain itu, Adi menekankan bahwa pemilihan kepala daerah jika dilakukan oleh DPRD hanya akan menguntungkan partai yang menang dalam kontestasi pemilihan Presiden.
Pasalnya, partai pemenang pilpres dapat mengkondisikan koalisinya agar tidak mengajukan calon lain. Bahkan ia mencontohkan, saat ini cukup banyak calon kepala daerah yang diusung oleh koalisi gemuk, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus .
“Buktinya sekarang koalisi KIM Plus terjadi dimana-mana yang hanya melawan jagoan dari 1 partai non koalisi,” ucap Adi.
Sebelumnya, Prabowo sempat menyatakan usul tersebut merupakan salah satu upaya untuk menekan biaya Pilkada yang terbilang cukup mahal. Kata dia, pelaksanaan pemungutan suara selama satu hari saja bisa memakan anggaran puluhan triliun.
Dia pun mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan cara penunjukkan oleh DPRD setempat. Sistem pilkada yang juga diterapkan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.
Menurut Adi, pemerintah bisa menghemat anggaran Pilkada dengan mengubah KPU dan penyelenggara pemilu lainnya sebagai lembaga ad hoc. Sehingga pemerintah hanya menggelontorkan dana tiap lima tahun sekali.
“Kerjanya kan hanya tiap lima tahun,” kata Adi.
