Airlangga: Semua Masyarakat Dapat Rekening Bank, Saldo Awal Rp 50.000
TINJAU, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyediakan rekening bank bagi seluruh masyarakat. Setiap rekening baru nantinya mendapat saldo awal sebesar Rp 50.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Airlangga memperkirakan pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk menjalankan program tersebut. “Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp 11 triliun lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Airlangga belum memastikan apakah anggaran program tersebut akan masuk dalam APBN tahun ini. Menurut dia, pemerintah masih perlu membahas kebutuhan anggaran karena pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap.
“Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan nanti penyediaan rekeningnya secara bertahap,” tuturnya.
Terintegrasi Data Dukcapil
Menurut Airlangga, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menyiapkan rekening tersebut. Pemerintah kemudian akan memadankan data tersebut dengan sistem di Bank Indonesia (BI), terutama untuk sistem pembayaran.
“Data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS,” jelas Airlangga.
Rekening tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan transaksi masyarakat. Pemerintah juga akan memanfaatkannya untuk menyalurkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Namun Airlangga belum merinci program pemerintah yang nantinya akan disalurkan melalui rekening tersebut.
“Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” ujarnya.
Airlangga menambahkan, penyediaan rekening bagi masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Prabowo menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) untuk mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa pemerintah dapat menggunakan APBN untuk membiayai pembukaan rekening tersebut.
Purbaya mengatakan penyediaan rekening bagi masyarakat merupakan perintah Presiden Prabowo. Ia menilai kebutuhan anggaran untuk memberikan saldo awal Rp 50.000 masih dapat dipenuhi dari cadangan belanja pemerintah.
“Mungkin ya. Kan kalau Rp 50 ribu kali sekian saya, nggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, pemerintah akan mengalokasikan anggaran tersebut dari cadangan belanja pemerintah. Ia memastikan cadangan tersebut masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan saldo awal pembukaan rekening.
“Cadangan belanja pemerintah ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk,” katanya. *
